REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, pihaknya menyiapkan anggaran sekitar Rp 264 miliar, untuk penanganan virus korona (Covid-19) di wilayah setempat. Namun demikian, jumlah tersebut belum final. Khofifah menyatakan, pihaknya masih mematangkan penghitungan anggaran untuk virus yang masuk sebagai bencana nasional non alam tersebut.
"Jumlahnya untuk sementara sekitar Rp 264 miliar. Jadi kami masih menghitung dampak ekonomi dan sosial akibat Covid-19 ini," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (24/3).
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu menyatakan, anggaran ratusan miliar itu akan digunakan untuk berbagai kebutuhan terkait penanganan Covid-19 di wilayahnya. Seperti memberikan bantuan sembako bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya para pekerja dengan pendapatan harian, yang terganggu akibat adanya virus corona.
"Kami juga sudah komunikasi dengan DPRD Jatim, tapi jumlahnya untuk sementara segitu. Sekarang sedang kita finalisasi berapa anggaran untuk penanganan corona ini," ujar Khofifah.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Adam Rusydi, mendukung Pemprov Jatim segera merealokasi APBD di wilayah itu. Mengingat, banyak masyarakat, khususnya pekerja dengan pendapatan harian yang mengeluh lantaran tidak bekerja dan tidak punya pemasukan, setelah merebaknya virus corona.
"Kami mendukung sekaligus mendorong agar Pemprov segera mematangkan. Pemprov juga sudah koordinasi dengan kami (DPRD Jatim) terkait itu, nantinya akan kita paripurnakan," kata dia.
Anggota Komisi B DPRD Jatim Ahmad Athoillah juga meminta Pemprov segera merealokasi APBD Jatim, agar penanganan Covid-19 bisa segera direalisasikan. Anggaran tersebut menurutnya bisa dimanfaatkan untuk pengobatan pasien corona, bisa untuk insentif tenaga medis dalam penanganan wabah corona, serta dapat digunakan untuk program penangkalan penyebaran virus corona.
"Realokasi anggaran juga untuk menekan dampak pada ekonomi, dan penguatan daya beli masyarakat. Yang terpenting lagi adalah memberikan subsidi bagi pekerja harian yang kehilangan pendapatan, akibat kebijakan social distancing," kata dia.