REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kontroversi rencana pelaksanaan rapid test atau tes cepat Covid-19 bagi anggota DPR dan keluarganya. Presiden menegaskan bahwa kit rapid test Covid-19 diprioritaskan untuk dua kelompok.
Kelompok prioritas pertama adalah tenaga medis, baik dokter atau perawat, dan juga keluarga mereka. Tenaga medis memang memiliki risiko terpapar infeksi virus corona yang cukup tinggi, mengingat mereka bekerja di garda terdepan untuk menangani pasien positif Covid-19.
"Yang diprioritaskan adalah dokter dan tenaga medis serta keluarganya terlebih dulu. Dan juga para ODP (orang dalam pemantauan) dan PDP (pasien dalam pengawasan) serta keluarganya, ini yang harus didahulukan," jelas Presiden dalam keterangannya, Selasa (24/3).
Penjelasan Jokowi sejalan dengan pernyataan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto. Yuri menyampaikan bahwa dua kelompok tadi, tenaga medis dan orang yang pernah kontak dengan pasien positic Covid-19, adalah sasaran prioritas dari rapid test.
Otoritas kesehatan, ujarnya, akan melakukan penjejakan kontak (contact tracing) terhadap pasien positif Covid-19. Pasien tersebut akan diminta menjelaskan riwayat perjalanan selama 14 hari ke belakang, termasuk lokasi yang pernah dikunjunji dan pihak-pihak yang sempat ditemui. Selanjutnya, Dinas Kesehatan setempat akan menghubungi siapapun orang yang pernah melakukan kontak dengan pasien positif Covid-19 untuk kemudian dilakukan rapid test.
"Prioritas selanjutnya, kami lakukan pemeriksaan kepada semua tenaga kesehatan yang terkait dengan layanan terhadap pasien covid-19. Ini harus diperiksa termasuk front office RS. Kita tahu mereka kelompok sensitif untuk rentan terinfeksi covid-19," jelasnya.
Sebelumnya, Anggota DPR RI Achmad Baidowi menjelaskan kontroversi terkait tes cepat (rapid test) Covid-19 untuk anggota DPR RI. DPR RI berencana melakukan pembelian 40 ribu alat rapid test. Sebanyak 38 ribuan alat akan disumbangkan ke RS/layanan kesehatan lainnya.
"Sedangkan yang 2.000 alat rapid test dipersiapkan untuk anggota DPR beserta keluarganya. Artinya dari segi jumlah lebih banyak yang disumbangkan," ujar Baidowi saat dikonfirmasi.
Ia menyebut, tes tersebut merupakan hasil sumbangan pimpinan dan anggota DPR, dan bukan hanya ditujukan untuk anggota DPR dan keluarga. "Sumber pembiayaan kegiatan pembelian tersebut bukan dari APBN melainkan dari hasil patungan/sumbangan pimpinan DPR dan anggota DPR. Adapun mekanisme sumbangan diserahkan ke masing-masing fraksi," kata Baidowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika