REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Jawa Tengah diminta menghitung dampak sosial akibat pandemi virus Corona yang terjadi di daerahnya. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, daerah diminta untuk merelokasi dan merealokasi APBD guna menangani darurat penyebaran virus tersebut.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, usai memimpin rapat terbatas melalui video conference, Selasa (24/3), Presiden menyampaikan beberapa hal yang segera ditindaklanjuti di daerah. Baik terkait dengan isu kesehatan hingga sosial ekonomi.
"Tadi pak Presiden mengarahkan seluruh daerah menyiapkan penghitungan teknis, baik terkait aspek kesehatan dan ekonomi serta sosial," katanya, saat memberikan keterangan pers, usai mengikuti video conference.
Presiden, lanjutnya, telah memerintahkan pemerintah daerah untuk melakukan relokasi dan realokasi anggaran yang ada. Sejumlah anggaran yang tidak mendesak, harus diarahkan pada kepentingan untuk darurat penanganan pandemi Corona.
Termasuk menghitung berapa social safety net yang dibutuhkan. Presiden meminta disiapkan bantuan- bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak oleh penyebaran virus Corona tersebut.
Terkait hal ini, gubernur mengaku Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan pendataan dan penghitungan. "Baik apa saja yang terdampak, siapa yang terpengaruh hingga kebijakan-kebijakan prioritasnya," kata Ganjar.
Ia mencontohkan, seperti halnya arahan Presiden, mereka yang butuh perhatian adalah para lanjut usia (lansia), para penyandang disabilitas, orang sakit, UKM dan mereka yang bergerak dalam ekonomi mikro lainnya.
Untuk saat ini, jelas Gubernur, Jawa Tengah masih konsentrasi pada penanganan kesehatan, menyusul merebaknya wabah Corona di daerahnya. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp 100 miliar lebih dan itu baru untuk memenuhi kebutuhan di sektor kesehatan.
"Sedangkan untuk social safety net, sedang kami siapkan dan kami minta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan penghitungan- penghitungan, sesuai dengan instruksi Presiden," tambahnya.
Di lain pihak, perkembangan wabah virus corona yang semakin cepat membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah harus mengambil langkah antisipatif. Tidak hanya menyiapkan seluruh rumah sakit yang ada, saat ini juga sudah menyiapkan lokasi lain yang dapat digunakan sebagai ruang isolasi.
Menurutnya, ada beberapa skenario telah disiapkan Jawa Tengah, mulai dari skenario ringan, sedang sampai dengan skenario terburuk. Seperti diketahui Jawa Tengah telah menyiapkan 13 rumah sakit lini satu dan 45 rumah sakit lini kedua 45 dan ketiga.
"Inventarisasi akan terus kami dorong termasuk beberapa rintisan rumah sakit di Solo dan Brebes yang akan kami siapkan khusus untuk mendukung penanganan darurat pandemi Corona di Jawa Tengah," kata dia.
Selain itu, dukungan beberapa rumah sakit swasta juga telah dipersiapkan. Meski tidak memiliki ruang isolasi banyak, namun bantuan dari rumah sakit swasta itu diharapkan akan mampu menanggulangi.
Selain tempat- tempat tersebut, ada bberapa lokasi lain yang juga sudah didata. Diantaranya Balai Diklat Pemprov, Balai Diklat Kemenag, Asrama Haji Donohudan, Hotel Kesambi milik Pemprov, juga gelanggang olahraga seperti Jatidiri.
Bahkan Ganjar juga meminta tenda-tenda disiapkan sebagai alternatif paling akhir. "Kalau kondisi memang memburuk, kami sudah menyiapkan beberapa tempat seperti Balai Diklat atau hotel milik kami sebagai ruang isolasi. Balai diklat dan hotel milik Pemprov memiliki kamar lumayan banyak, sehingga bisa disiapkan untuk itu," tegasnya.
Gubernur menambahkan, koordinasi dengan TNI/Polri dalam rangka persiapan kemungkinan terburuk juga terus dilakukan. Beberapa aset milik kedua lembaga negara tersebut juga sudah didata dan disiapkan apabila dalam kondisi darurat dibutuhkan sebagai ruang isolasi.
Kendati begitu, orang nomor satu di Provinsi jawa Tengah ini berharap, skenario terburuk tersebut tidak sampai terjadi. Untuk itu, semua cara dalam rangka menekan angka penyebaran virus Corona harus dilakukan seoptimal mungkin.
Termasuk melakukan tindakan- tindakan preventif untuk menekan jumlah penderita. Supaya semuanya tidak semua tertular dan lari ke rumah sakit. Itu pasti memberatkan dan rumah sakit tidak akan mampu.
"Maka, saya juga sudah memerintahkan seluruh bupati/ wali kota, camat, lurah hingga di pemangku lingkungan seperti RT dan RW untuk gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap tinggal di rumah, dan mematuhi protokol kesehatan Pemerintah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
