REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkeinginan untuk adanya penguatan sektor budi daya di kementeriannya. Karena itu, Edhy pun meminta jajarannya berani berpikir di luar kebiasaan demi mewujudkan keinginan Presiden Jokowi.

"Budi daya ini sangat diharapkan presiden untuk memutus masalah. Kita tidak bisa mengatasi masalah seperti biasanya. Kita harus out of the box," ujar Edhy di ruang rapat Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (23/3).

Edhy mengaku telah memiliki transformasi arah kebijakan pembangunan perikanan budi daya. Menurut dia, kebijakan sektor budi daya dari yang semula berorientasi pada peningkatan produksi kini diubah menjadi pembangunan budi daya yang berkelanjutan dan berdaya saing.

"Perubahan paradigma tersebut juga tetap mempertimbangkan potensi dan daya dukung lingkungan, ekonomi, dan sosial di wilayah pengelolaan perikanan budi daya," kata Edhy.

Dirjen Perikanan Budi Daya KKP Slamet Soebjakto memaparkan, strategi pembangunan perikanan budi daya 2020 sampai 2024 memiliki empat aspek. Aspek itu meliputi peningkatan produksi, peningkatan kesejahteraan, pengelolaan kawasan berkelanjutan, dan integrasi lintas sektor.

Komoditas unggulan yang masuk dalam fokus perikanan budi daya di antaranya udang, rumput laut, lobster, ikan patin, ikan hias, ikan sidat, serta magot.

"Target produksi lobster dari Rp 330 miliar pada 2020 menjadi sebesar Rp 1,73 triliun pada 2024. Volume produksi lobster dari 1.377 ton di 2020 menjadi 7.220 ton pada 2024," ucap Slamet.

Slamet menambahkan, untuk masyarakat perkotaan, jajarannya akan fokus pada budi daya ikan hias. Pengelolaan usaha budi daya ikan hias akan dilakukan dalam bentuk klaster. Skala ekonomi satu klaster minimal 10 kelompok dengan masing-masing enam paket.

"Visi perikanan budi daya ke depan ialah peningkatan ekspor, ketahanan pangan dan lapangan pekerjaan," kata Slamet. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika