REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Hamid Noor Yasin angkat bicara terkait ketersediaan stok 11 kebutuhan pangan di tengah merebaknya wabah virus Corona. Ia mengaku mendapat laporan terkait regulasi kementerian perdagangan yang makin memperbesar kran impor bawang putih.
Hamid mengaku dia mendapat masukan terkait arahan Menko yang meminta mengeluarkan semua persetujuan impor (PI) bahan pokok seperti gula, beras dan sebagainya. Menurutnya, ini tidak sejalan dengan menteri pertanian yang menepis stok pangan saat ini menipis.
"Sehingga masyarakat tak perlu khawatir terjadinya kekurangan pasokan dan kenaikan harga barang. Tapi di sisi lain, semua kran impor pangan dibuka," ujar Hamid Noor Yasin dalam keterangannya, Jumat (20/3).
Ia menyoroti hasil pengumuman Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet pada pembahasan pangan yang menyatakan pasokan cukup aman untuk 11 bahan pokok pangan. Jika demikian, semestinya tidak ada opsi pemerintah untuk membuka kran impor kembali. Ia menduga ada permainan pedagang besar yang nakal dengan pola permainan menahan stok.
"Saat ini //kan rupiah lagi jatuh, tentu barang yang masuk dari luar akan menggerus devisa. Sebaiknya opsi impor diabaikan dengan mengoptimalkan potensi dari dalam negeri. Ketersediaan pangan di undang-undang pangan kita jaminan itu bukan berasal dari impor, tapi disediakan dari negeri sendiri. Ini yang dimaksud kedaulatan pangan," tegasnya.
Oleh karena itu, ia menyarankan kepada pemerintah agar pada penanganan dan peredaman corona untuk tidak meluas. Agar tidak akan menganggu aktivitas usaha tani baik musim panen dan persiapan pertanaman berikutnya. Lanjutnya, tentu harus didukung regulasi khusus yang mempermudah aktivitas usaha pertanian terutama dalam penyediaan pangan. Karena untuk bertahan hidup, setiap makhluk hidup membutuhkan makan.
"Saya meminta kepada pemerintah, agar ada regulasi yang memastikan pendapatan petani memadai dengan kepastian harga yang baik dan tidak diganggu aktivitas impor. Dan terpenting ada jaminan akses pangan yang murah bagi masyarakat," ujar Hamid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika