REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) di Kalteng mencapai 22 orang, namun kasus positif Covid-19 masih nol atau belum ditemukan.
"Jumlah pasien dalam pengawasan (PDP), total kasus sebanyak 22 orang dengan perkembangan, yakni hasil negatif 10 orang, positif 0 orang dan menunggu hasil laboratorium 12 orang," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalteng Leonard S Ampung di Palangka Raya, Kamis (19/3).
PDP itu berasal dari kabupaten dan kota di Kalteng, yakni Palangka Raya 11 orang, Katingan satu orang, Kotawaringin Barat empat orang, Sukamara dua orang, Seruyan satu orang, Barito Selatan satu orang dan Barito Utara dua orang.
Kondisi PDP yang sedang dalam perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Sultan Imanuddin (RSSI) Pangkalan Bun dan Rumah Sakit Doris Sylvanus (RSDS) Palangka Raya, sampai saat ini masih distabilkan dan sejumlah tiga orang kondisi fisik kurang stabil.
PDP terdiri dari pelajar satu orang, wiraswata lima orang, pegawai negeri sipil (PNS) tujuh orang, profesional satu orang dan satu balita. Riwayat bepergian PDP yang diketahui, 1 orang pasien memiliki riwayat bepergian ke luar negeri dan 6 orang riwayat bepergian ke daerah terjangkit.
"Sedangkan jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sampai saat ini sebanyak 70 orang. Terbanyak ODP adalah Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 23 orang," jelas Leo yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kalteng tersebut.
Lebih lanjut ia menjelaskan, berbagai upaya terus dan telah dilakukan pihaknya untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kalteng, diantaranya penyemprotan disinfektan pada sejumlah lokasi, seperti Masjid Darussalam, Pura Bukit Hindu, Bundaran Besar, perkantoran dan lainnya.
Kemudian mengedukasi dan selalu mengingatkan masyarakat, agar tetap tenang dan tidak panik menghadapi kondisi saat ini. Pihaknya terus mengimbau agar semua pihak, selalu membiasakan pola hidup bersih, mengurangi kontak fisik, menghindari kerumunan massa yang tidak perlu dan lainnya.
"Kami juga mengingatkan agar semua pihak mengikuti semua kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah, baik pada sektor kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan lainnya," ujar Leo.