REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian meminta Pemerintah Provinsi Banten dan juga kabupaten kota di Banten melakukan langkah-langkah optimal dalam upaya menekan penyebaran atau penularan Virus Corona atau COVID-19.
"Banten dengan penduduk sekitar 11 juta dan terkonsentrasi di Tangerang yang berdekatan dengan ibu kota, perlu kewaspadaan yang tinggi terkait penyebaran Virus Corona ini," kata Mendagri Tito Karnavian, usai melakukan pertemuan tertutup dengan Gubernur Banten Wahidin Halim dan sejumlah bupati/wali kota di Pendopo Gubernur Banten, di Serang, Kamis (19/3).
Ia sudah mendapatkan masukan dari Gubernur Banten mengenai situasi dan kondisi di Banten berkaitan dengan COVID-19 serta langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan kasus Corona tersebut. "Saya apresiasi upaya dan langkah-langkah serta mitigasi yang dilakukan bagi mereka yang terpapar COVID-19 termasuk penanganan bagi korban," kata Tito.
Mendagri juga dalam rapat tersebut mengaku menyampaikan berbagai arahan dan masukan serta upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah ke depan, di antaranya melakukan edukasi kepada kepada masyarakat secara masif tapi tidak perlu masyarakat membuat panik, mengenai karakteristik dan cara penularan Virus Corona.
"Salah satunya upaya pencegahan berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah tidak melakukan kerumunan-kerumunan masyarakat, karena itu menjadi media penularan," kata Tito lagi.
Selain edukasi sampai tingkat masyarakat paling bawah yakni keluarga, kata Tito, pemerintah juga perlu menyiapkan untuk mitigasi persiapkan sarana dan prasarana seperti rumah sakit, laboratorium, obat-obatan, dan lainnya.
"Misalnya jika ada kontijensi, peningkatan jumlah yang terpapar. Kalau ada peningkatan jumlah yang terpapar, maka kapasitas, mekanisme dan penanganan atau sarana kesehatan di Banten harus siap. Seperti di Jakarta, Pak Presiden sudah menetapkan wisma atlet sebagai sarana ruang isolasi," kata Tito.
Dari sisi dimensi ekonomi perlu ada upaya-upaya menjaga stabilitas ekonomi di Banten. Mengecek kebutuhan pokok yang ada di Bulog dan juga yang ada di pihak swasta, memperkuat kapasitas sistem kesehatan lingkungan dengan melakukan desinfektan di ruang-ruang publik.
"Paling penting juga membantu masyarakat yang ekonominya kurang, bantu UMKM dan ekonomi mikro agar tidak ada gangguan ekonomi, tidak terjadi pengangguran dan lainnya, sehingga usaha UMKM tetap jalan," katanya.
Berkaitan dengan kebutuhan anggaran, sudah ada dua aturan yang dikeluarkan. Yakni dari Kemendagri dan Kemenkeu, bisa realokasi anggaran berkaitan untuk upaya penanganan dan pencegahan COVID-19 termasuk untuk menjaga stabilitas ekonomi. Realokasi anggaran di APBD tersebut bisa dilakukan tanpa harus melalui mekanisme pembahasan kembali di DPRD. "Apalagi nanti jika sudah keluar perpres akan lebih memperkuat aturan itu," kata Tito.
Ikuti Whatsapp Channel Republika