REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya memuluskan rencana agar Pemerintah Pusat memuluskan Segitiga Rebana (Patimban-Kertajati-Cirebon) sebagai kawasan strategis nasional. Menurut Kepala Bappeda Jabar Taufiq BS, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang menyelesaikan rencana induk salah satu pusat pertumbuhan di Rebana yakni aetropolis.
“Masterplan untuk aetropolis yang lebih luas dari aerocity, kalau aerocity sekitar 3.400 hektare, aerotropolis 24 ribu hektare sekalian,” ujar Taufiq, Kamis (19/3).
Taufik memastikan, Rebana akan dikembangkan pertama kali di kawasan Kertajati, Majalengka. Setelah kota baru di dekat bandara terwujud bergerak ke aerotopolis, kemudian beranjak pada pengembangan di kawasan Patimban, Subang dan Cirebon.
“Kertajati pertama lalu Patimban dan Cirebon,” katanya.
Rebana, kata dia, masuk dalam pusat kegiatan nasional (PKN) namun belum masuk ke dalam kawasan strategis nasional (KSN) oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kata dia, Bappeda akan mengajukan agar kawasan tersebut masuk dalam KSN dalam tahapan yang sudah dimulai sejak pertengahan 2019 lalu.
“Supaya penataan ruangnya diatur oleh Pemerintah Pusat, supaya Pusat ikut serta membangun infrastruktur, insentif pajak dan tenaga kerja bersama Pemprov,” katanya.
Jika urusan ini sudah tuntas, kata dia, status kawasan ekonomi khusus (KEK) Rebana akan didorong secara paralel. Taufiq mengatakan, status tata ruang ini menunggu lampu hijau dari pemerintah Pusat, meskipun saat Menko Perekonomian dijabat Darmin Nasution sudah menyetujui ajuan dari Jawa Barat.
“Menteri keburu diganti, padahal waktu itu Pak Menko sudah setuju Rebana jadi Super KEK,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika