Kamis 19 Mar 2020 13:04 WIB

Jabar Terus Muluskan Kawasan Segitiga Rebana

Rebana akan dikembangkan pertama kali di kawasan Kertajati, Majalengka.

Rep: Zuli Istiqomah/ Red: Dwi Murdaningsih
Pekerja membersihkan ruang pengambilan bagasi di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Kamis (24/5). (Antara/M Agung Rajasa)
Foto: Antara/M Agung Rajasa
Pekerja membersihkan ruang pengambilan bagasi di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Kamis (24/5). (Antara/M Agung Rajasa)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya memuluskan rencana agar Pemerintah Pusat memuluskan Segitiga Rebana (Patimban-Kertajati-Cirebon) sebagai kawasan strategis nasional. Menurut Kepala Bappeda Jabar Taufiq BS, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang menyelesaikan rencana induk salah satu pusat pertumbuhan di Rebana yakni aetropolis.

 “Masterplan untuk aetropolis yang lebih luas dari aerocity, kalau aerocity sekitar 3.400 hektare, aerotropolis 24 ribu hektare sekalian,” ujar Taufiq, Kamis (19/3).

Baca Juga

Taufik memastikan, Rebana akan dikembangkan pertama kali di kawasan Kertajati, Majalengka. Setelah kota baru di dekat bandara terwujud bergerak ke aerotopolis, kemudian beranjak pada pengembangan di kawasan Patimban, Subang dan Cirebon.

 “Kertajati pertama lalu Patimban dan Cirebon,” katanya.

 

Rebana, kata dia, masuk dalam pusat kegiatan nasional (PKN) namun belum masuk ke dalam kawasan strategis nasional (KSN) oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kata dia, Bappeda akan mengajukan agar kawasan tersebut masuk dalam KSN dalam tahapan yang sudah dimulai sejak pertengahan 2019 lalu. 

 “Supaya penataan ruangnya diatur oleh Pemerintah Pusat, supaya Pusat ikut serta membangun infrastruktur, insentif pajak dan tenaga kerja bersama Pemprov,” katanya.

Jika urusan ini sudah tuntas, kata dia, status kawasan ekonomi khusus (KEK) Rebana akan didorong secara paralel. Taufiq mengatakan, status tata ruang ini menunggu lampu hijau dari pemerintah Pusat, meskipun saat Menko Perekonomian dijabat Darmin Nasution sudah menyetujui ajuan dari Jawa Barat. 

“Menteri keburu diganti, padahal waktu itu Pak Menko sudah setuju Rebana jadi Super KEK,” katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement