REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Pemerintah Kota Palembang bakal membatasi pembelian gula pasir dalam operasi pasar yang akan digelar dalam waktu dekat untuk menstabilkan harga. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda di Palembang, Senin, mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berencana membatasi pembelian gula pasir oleh masyarakat sebanyak 0,5 kilogram per orang untuk menjaga suplai komoditas itu yang mulai langka.
“Stok gula saat ini terbatas hanya sampai 1 bulan ke depan, sehingga kita harus batasi pembelian warga, belinya 0,5 kg dengan menyertai KTP,” kata dia.
Fitri mengatakan, setelah memantau langsung ketersediaan bahan pokok di pasaran, pemkot menemukan bahwa gula saat ini menjadi komoditas yang langka. Kelangkaan ini juga dibarengi lonjakan harga yang sudah melampaui harga eceran tertinggi (HET).
“Dari harga yang biasanya Rp 12.500 per kg sekarang di pasaran sudah Rp 16.000 per kg,” kata dia.
Menurut Fitri, pengawasan dalam pembelian gula itu merupakan langkah agar tidak terjadi penimbunan komoditas itu, baik dari warga maupun pedagang. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel Hari Widodo mengatakan, langkah Pemkot Palembang untuk menggelar operasi pasar sudah tepat.
“Operasi pasar dengan kecenderungan harga (komoditas) itu naik memang diperlukan. Kebijakan itu menurut saya sudah tepat. Ini langkah jangka pendek untuk kelola stok di pasar,” ujar dia.
Menurut Hari, bank sentral belum dapat memproyeksi apakah kenaikan harga gula dapat berdampak pada inflasi di Kota Palembang pada bulan ini. Ia menilai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang terdiri dari berbagai pihak, termasuk BI dan pemda akan selalu mengambil langkah untuk mengamankan pasokan.
“Kita akan lihat rilis BPS apakah gula pasir jadi komoditas yang menyebabkan inflasi,” ujar dia.
Dalam pengengalian inflasi, menurut Hari, ketersediaan pasokan itu penting dan berlaku untuk semua komoditas, baik yang diproduksi seperti gula maupun yang dibudidayakan, seperti bahan pangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika