REPUBLIKA.CO.ID,REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar, mulai menerapkan zona integritas layanan. Zona integritas ini dibentuk sesuai dengan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) untuk mencapai target reformasi birokrasi yang diinginkan.
"Nah evaluasinya waktu itu di rapim saya mendengar cuman itu aja, hanya satu katanya BPMPTSP aja yang sudah menerapkan zona integritas. Saya gerak itu aja akhirnya kita konsultasi ke Biro Organisasi kemudian ke Inspektorat," ujar Kepala Diseperindag Jabar, M Arifin Soedjayana kepada wartawan, Senin (16/3).
Menurut Arifin, kemudian akhirnya ia mencoba untuk pencanangan untuk yang namanya zona integritas. "Saya yakin bisa kok, nggak ada hal yang susah ya," katanya.
Arifin mengatakan, ia ingin Dinas Perindustrian Perdagangan melakukan penerapan zona integritas. Karena, ia yakin yang dilakukan di dinasnya sudah sesuai dengan penerapan terkait reformasi birokrasi.
Arifin berharap, dengan zona integritas ini pelayanan kepada masyarakat lebih baik, kinerja kita lebih baik, efisiensi pelayanan, efektivitas pelayanan, dan kinerja dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi semakin lebih baik itu.
Menurutnya, penerapan zona integritas ini pun pasti harus dievaluasi. Agar, jangan sampai dinasnya merasa sudah melakukan semuanya padahal belum sesuai dengan standar yang memang diterapkan di reformasi birokrasi. "Khusus untuk kawasan zona integritas ini dalam artian tadi ada tagline nya 'no korupsi bebas korupsi' insya Allah di Dinas Perindustrian Perdagangan tidak akan terjadi hal seperti itu," paparnya.
Dikatakan Arifin, zona integritas ini terutama untuk bidang yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat. Misalnya, layanan yang terkait dengan surat keterangan asal barang untuk ekspor.
"Itu yang akan kita coba prioritaskan yang pertama yang pelayanannya ada di lantai 1," katanya.
Sementara menurut Asisten Administrasi Setda Provinsi Jabar, Dudi Abdurachim, pencanangan ini berkaitan dengan hasil rekomendasi audit inspektorat. Masyarakat pun, menginginkan adanya pewujudan good governance yang lebih baik di lingkungan Pemprov Jabar.
"Ini langkah baik di bidang perindustrian dan perdagangan, melakukan launching dan tanda tangan pakta integritas oleh staf," katanya.
Dudi menilai, dengan adanya zona integritas ini, akan ada kejelasan untuk pelayanan masyarakat lebih baik. "Nanti akan memudahkan di bidang industri dan perdagangan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
