REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- RSUD Indramayu menjadi salah satu dari tujuh rumah sakit rujukan penanganan kasus Corona (Covid-19) di Jawa Barat. Namun, rumah sakit itu masih kekurangan sejumlah peralatan yang dibutuhkan untuk menangani kasus tersebut.
Hal itu terungkap saat Plt Bupati Indramayu, Taufik Hidayat bersama unsur Forkopimda meninjau langsung kesiapan rumah sakit tersebut, Rabu (4/3). Mereka melihat kondisi ruang isolasi yang telah disiapkan, peralatan medis dan mengecek kesiapan sumber daya manusia (SDM) di rumah sakit itu.
Taufik menilai, RSUD Indramayu sudah memiliki ruang isolasi yang cukup memadai dengan standar yang sudah terpenuhi. Selain itu, akses untuk evakuasi juga dinilai sudah bagus. Begitu pula dengan petugasnya, terutama dokter dan perawat, juga sudah terlatih. "Hanya tinggal sedikit yang harus kita lengkapi," ujar Taufik.
Dirut RSUD Indramayu, Lisfayeni, menjelaskan, kekurangan peralatan yang masih dibutuhkan di antaranya adalah hepa filter (penyaring udara), monitor, ventilator dan monitor central. Dia mengaku sudah mengajukan ke gubernur Jabar untuk memenuhi kekurangan peralatan tersebut. "Hanya kurang kelengkapan itu saja. Ruang isolasi kita sudah standar. Ada delapan bed yang kita siapkan," terang Lisfayeni.
Lisfayeni menambahkan, seluruh SDM yang disiapkan untuk menangani kasus Corona juga terus melakukan simulasi dalam dua hari terakhir. Di antaranya, dokter, perawat, sopir ambulance, satpam dan petugas lain yang terkait.
Lisfayeni menjelaskan, hingga saat ini rumah sakit yang dipimpinnya belum pernah merawat pasien dengan gejala Corona. Dia berharap, hal itu tidak sampai terjadi meski kesiapan telah dilakukan.
Hal senada dikatakan Taufik. Dia berharap, masyarakat di Kabupaten Indramayu tetap menjalankan perilaku hidup bersih (PHBS) sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit. "Jangan terlalu panik meski harus tetap waspada. Jaga perilaku hidup bersih setiap hari," tegas Taufik.
Taufik mengungkapkan, pihaknya sudah menggelar rapat awal dan akan dilanjutkan dengan rapat koordinasi pada Jumat (6/3) mendatang. Selain mengundang seluruh stakeholder, rapat koordinasi itu juga akan melibatkan para tokoh agama dan unsur masyarakat lainnya.