REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta masyarakat tidak panik dalam merespons wabah virus corona atau Covid-19. Ma'ruf menilai aksi membeli barang-barang kebutuhan pokok di luar batas normal merupakan salah satu bentuk kepanikan.
Ma'ruf memastikan pemerintah telah mengantisipasi ketersediaan bahan kebutuhan pokok, obat-obatan, maupun keperluan masyarakat lainnya dalam jangka waktu lama. "Sehingga, masyarakat tidak perlu panik, kemudian memborong ini, memborong itu. Saya kira itu tidak perlu karena pemerintah sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebutuhan-kebutuhan dalam jangka panjang," ujarnya kepada wartawan di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (4/3).
Ma'ruf mengatakan, pemerintah juga mengupayakan ketersedian bahan baku obat-obatan maupun vitamin dalam jumlah yang banyak. Karena itu, ia berharap masyarakat tetap tenang dalam merespons penyebaran virus corona di Indonesia.
Wapres melanjutkan, hal itu juga berlaku terhadap pembelian masker maupun cairan pembersih tangan yang harganya melonjak di pasaran menyusul pengumuman dua warga Indonesia terkonfirmasi positif corona. Ma'ruf menegaskan, jangan sampai ada penimbunan maupun penjualan tidak wajar terhadap barang-barang tersebut.
"Saya kira Presiden sudah memerintahkan kepolisian untuk jangan sampai ada penimbunan, penjualan yang berlebihan, tidak wajar. Itu saya kira akan ada pengawasan yang ketat tentang masker ini," katanya.
Meskipun, Ma'ruf menilai, penggunaan masker juga tidak diharuskan untuk masyarakat yang sehat. Sebaliknya, penggunaan masker sangat disarankan untuk masyarakat yang tidak dalam kondisi sehat.
"Sekarang ini kan semua pakai masker gitu ya. Saya kira ada seruan dari Menkes ya yang perlu untuk mendapat perhatian, dan sekarang Polri melakukan pengawasan dan penertiban terhadap kemungkinan orang yang memanfaatkan untuk menimbun masker supaya harganya mahal," ujarnya.
Namun demikian, Ma'ruf meminta masyarakat tetap waspada untuk menjaga kesehatan masing-masing. Ia menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan berbagai langkah antisipasi terhadap penyebaran virus tersebut.
"Pemerintah sudah menyiapkan antisipasi penanganan kasus kalau terjadi. Sudah 135 RS yang dilengkapi dengan kamar isolasi yang memenuhi standar atau protokol WHO kalau terjadi apa-apa," ujar Ma'ruf.