REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Pembajun Setyaningastutie meminta masyarakat tidak panik terhadap kasus virus corona (COVID-19) dengan membeli masker secara berlebihan.
"Tidak perlu membeli dan mengumpulkan masker secara berlebihan," kata dia saat dihubungi di Yogyakarta, Senin (2/3).
Menurut dia, ketersediaan masker yang tersebar di kabupaten/kota mencukupi, khususnya untuk sarana pemerintah. Namun demikian, katanya, hal itu bisa terkendala dengan munculnya kepanikan masyarakat yang bisa memicu aksi borong masker.
"Kalau perhitungan kami, kami itu kan menstok (masker, red.) berdasarkan kebutuhan mereka, permintaan rumah sakit-rumah sakit," kata dia.
Oleh sebab itu, kata dia, saat ini masyarakat perlu mendapatkan edukasi dan sosialisasi agar tidak panik dengan kasus dua WNI yang positif Covid-19.
"Kemudian, kalau memang punya kekhawatiran takut terjangkit virus itu, ya batasi untuk hadir pada pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang. Tetapi cuci tangan, etika batuk, itu harus dilakukan," kata dia.
Selain meminta masyarakat tetap menjaga kesehatan dengan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), hal yang utama adalah cuci tangan pakai sabun dan batuk yang beretika, serta mencari atau mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Iimbauan kepada masyarakat untuk sementara waktu menahan diri hadir dalam keramaian yang berpotensi kontak fisik," kata dia.
Untuk upaya kesiapsiagaan di daerah itu, Dinkes DIY menunggu instruksi Gubernur DIY yang diperkirakan bakal terbit 2-3 hari mendatang. Dirinya selaku Kadinkes DIY telah membantu membuat draf instruksi itu.
Instruksi gubernur itu, menurut dia, akan meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota di DIY siap siaga menghadapi kasus COVID-19.
"Kemudian, melakukan sosialisasi dan edukasi serta mengondusifkan masyarakar. Ketiga, peran serta lintas sektor untuk mendukung kesiapsiagaan ini. Keempat, memantau kesiapsiagaan dari fasyankes di wilayah masing-masing," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika