REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota Yogyakarta tengah menyiapkan kebijakan agar kota yang mendapat julukan kota pariwisata tersebut tetap dikunjungi wisatawan. Khususnya wisatawan domestik sebagai bagian dari antisipasi penularan wabah Covid-19.
“Penyebaran virus ini memberikan dampak secara global. Tentunya, kami harus melakukan berbagai antisipasi dari banyak aspek. Selain dari sisi kesehatan, juga dari pariwisata,” kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Yogyakarta, Senin (2/3).
Menurut dia, agar pariwisata di Yogyakarta tetap dapat berjalan dengan baik maka diperlukan kebijakan afirmatif dari pemerintah. Salah satunya dengan menggerakkan wisatawan dalam negeri karena kunjungan wisatawan mancanegara diperkirakan mengalami penurunan.
“Yang penting, pemerintah dan dunia usaha tetap semangat untuk menggenjot kunjungan wisatawan Nusantara. Jangan hanya mengandalkan wisatawan mancanegara,” katanya.
Untuk memutuskan kebijakan afirmatif yang tepat diterapkan, Haryadi mengatakan, akan mengumpulkan berbagai stake holder atau pelaku pariwisata di Yogyakarta termasuk Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan pelaku wisata lainnya.
“Pemerintah pusat sudah memiliki kebijakan menurunkan harga tiket pesawat ke sejumlah daerah tujuan wisata. Kami kira, kebijakan tersebut cukup bagus. Pemerintah di daerah pun akan berusaha melakukan kebijakan afirmatif yang bisa mendukung,” katanya.
Sedangkan dari sisi kesehatan, Haryadi meminta agar masyarakat tidak khawatir dan tidak perlu berspekulasi terhadap kejadian apapun yang kemudian dikait-kaitkan dengan penularan wabah penyakit tersebut.
“Kami akan kumpulkan instansi terkait yang berwenang mengenai hal ini. Seluruh pernyataan tidak boleh membuat masyarakat justru merasa galau atau khawatir,” katanya.
Sebelumnya, Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana mengatakan, tingkat hunian hotel di Yogyakarta mengalami penurunan. Saat ini okupansi hanya sekitar 30-35 persen atau turun cukup signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu mencapai 40-60 persen.
“Kami membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah. Rencana pembebasan pajak hotel dan restoran selama enam bulan sangat kami nantikan,” katanya.
Menurut dia, kebijakan tersebut akan membantu operasional hotel dan restoran. Ia menambahkan, banyak wisatawan mancanegara yang memilih membatalkan pesanan hotel karena masih khawatir dengan penyebaran virus tersebut sehingga harapan pelaku usaha hotel dan restoran saat ini bertumpu pada wisatawan domestik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika