REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan (UPH) Alexius Jemadu menilai pemerintah harus bekerja lebih keras menyikapi kebijakan pemerintah Arab Saudi untuk menghentikan umroh sementara dari berbagai negara. Alexius menilai pemerintah perlu terus melakukan diplomasi sampai Indonesia diberikan kelonggaran.
"Jika keadaannya berkembang positif kiranya kebijakan itu secara gradual bisa dilonggarkan," kata Alexius di Jakarta akhir pekan lalu.
Ia menyadari bahwa tidak mungkin bagi Indonesia untuk membatalkan kebijakan tersebut mengingat kebijakan itu merupakan hak dan kedaulatan pemerintah Arab Saudi. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan meminta permohonan. Tujuannya agar secara gradual masyarakat yang sudah bersiap untuk umroh bisa diberangkatkan dengan melihat perkembangan yang ada di lapangan.
"Kita tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri atau kedaulatan Saudi tapi yang bisa kita upayakan adalah secara gradual kalau bisa itu dilonggarkan dari waktu ke waktu, dalam minggu ke depan ini, karena masyarakat kita menanti kapan mereka berangkat," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf. Bukhori mengatakan pemerintah harus segera mengambil langkah terkait kebijakan pemerintah Arab Saudi yang hentikan sementara umroh. Menurutnya pemerintah perlu melakukan negosiasi agar jemaah umroh dari Indonesia tidak terkatung-katung dan tetap bisa diberangkatkan.
"Saya meminta dan mendorong kementerian terkait khususnya dan pemerintah secara umum untuk melakukan negosiasi," kata Bukhori dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta akhir pekan lalu.
Menurutnya gelombang jemaah umroh dari Indonesia sangat besar. Hal tersebut menurutnya juga memberikan keuntungan untuk pemerintah Arab Saudi. Ia berharap pemerintah lebih proaktif dalam melakukan diplomasi.
"Saya kira ini perlu ditingkatkan. Sampai kemudian memunculkan kepastian-kepastian yang bisa terukur secara bisnis," ujar Bukhori.
Menurutnya ada langkah lain yang bisa dilakukan untuk meyakinkan pemerintah Arab Saudi agar memberikan izin bagi jemaah umroh asal Indonesia agar bisa berangkat ke tanah suci. Caranya adalah dengan proses karantina selama 15 hari sebelum diberangkatkan. Upaya-upaya tersebut menurutnya perlu disampaikan pemerintah kepada pemerintah Arab Saudi agar tercipta sebuah kesepakatan.
"Tapi sekali lagi bahwa pemerintah Saudi juga tidak boleh mengabaikan hak-hak jamaah, hak untuk beribadah, hak terhadap materi yang tertunda, hak tiketing, hak oleh travel hotel, booking hotel, yang mestinya kalau tidak dipakai hilang. Itu seharusnya tidak boleh kemudian dinyatakan hilang dan kemudian seharusnya bisa di-reschedule. Karena apa, karena ini merupakan kondisi darurat secara dunia," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika