REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, kecewa dengan pemerintah Arab Saudi yang menangguhkan visa umrah bagi jemaah asal Indonesia. Menurutnya, itu merupakan kebijakan sepihak yang merugikan.

"Patut kita sayangkan karena sekali lagi tidak ada koordinasi sama sekali dengan pemerintah Indonesia," ujar Yandri di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2).

Kebijakan sepihak tersebut dinilainya akan merugikan jamaah umroh asal Indonesia. Selain pengumuman yang mendadak, tentu jamaah dirugikan oleh biaya yang sudah mereka keluarkan kepada biro perjalanannya.

"Sudah antre panjang, sudah berangkat dari kampung, sudah bayar lunas, sudah pamitan kepada keluarga tapi ternyata terdampar di Bandara Soetta," ujar Yandri.

Komisi VIII juga menyayangkan sikap Kementerian Agama terkait hal ini. Sebab dalam rapat kerja beberapa waktu lalu, Yandri sudah mengingatkan agar pemetintah mengantisipasi penyebaran virus Corona, khusus terhadap jamaah umroh.

"Kami tanyakan kemarin, kenapa seperti tidak ada antisipasi awal, sehingga jemaah umroh kita menganggapnya tidak ada masalah, dan banyak hari ini mereka terdampar di bandara," ujar Yandri.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah segera mencari soluisi bagi calon jemaah umroh yang tidak jadi berangkat. Pemerintah Arab Saudi juga harus dilobi agar mencabut penangguhan visa umroh.

"Saya kira tadi makanya perlu ada langkah-langkah, kepastian kepada kerajaan Arab Saudi. Mungkin melalui menteri hajinya duta Arab Saudi di Jakarta," ujar Yandri.

Arab Saudi akhirnya mengeluarkan kebijakan barunya akan wabah Corona. Untuk melindungi negaranya, Kementerian Luar Negeri memberikan pernyataan melarang jamaah umroh masuk Arab Saudi.

"Arab Saudi telah menangguhkan masuknya orang-orang yang ingin melakukan umrah atau mengunjungi Masjid Nabawi di Madinah karena kekhawatiran akan penyebaran virus corona," kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Arabnews, Kamis (27/2).

Ikuti Whatsapp Channel Republika