REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Arab Saudi menutup akses sementara para jamaah umroh untuk mengantisipasi penyebaran virus korona baru atau Covid-19. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan akan memprioritaskan hak jamaan umroh yang penerbangannya terdampak akibat kebijakan tersebut.
“Kita akan merapatkan terutama dari hak-hak daripada para jemaah umroh itu Agar mereka itu terlindungi,” kata Budi di Gedung Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kamis (27/2).
Setelah hal tersebut diprioritaskan, Budi memastikan baru pemerintah akan membahas kerugian yang muncul akibat batalnya penerbangan umroh. Budi menegaskan keselamatan para penumpang yang terdampak tersebut menjadi fokus utama.
“Supaya jangan sampai jemaah kita itu tertular atau sebaliknya di Arab Saudi itu agar tidak menjadi suatu tempat konsentrasi terjadinya wabah,” ujar Budi.
Budi menambahkan pemerintah masih belum memutuskan bagaimana mengganti kerugian tiket bagi calon jamaah umroh yang batal berangkat. Termasuk belum menentukan apakah akan memberikan pengembalian uang tiket seratus persen atau tidak.
Dia mengakui akibat keputusan pemerintah Arab Saudi, sejak semalam terdapat empat sampai lima penerbangan yang terdampak. Budi memastikan sudah meminta PT Angkasa Pura (AP) II (Persero) untuk menyampaikan kepada maskapai dapat meberikan keterangan kepada calon jamaah umroh.
Budi mengatakan penerbangan umroh lebih dari 100 penerbangan dalam sepekan. Dengan begitu terdapat sekitar 13 penerbangan umroh yang akan batal dilakukan dalam sehari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
