Kamis 27 Feb 2020 16:42 WIB

Pemerintah Upayakan Jamaah yang Sudah Mendarat Bisa Umroh

Demi jamaah, pemerintah terus lakukan negosiasi dengan Arab Saudi.

Suasana Masjidil Haram yang dipadati jamaah umrah dari berbagai negara, Makkah, Senin (24/2) lalu. Pemerintah Arab Saudi menghentikan jamaah umrah memasuki wilayah negaranya untuk menghindari penyebaran virus covid-19.
Foto: Amr Nabil/AP
Suasana Masjidil Haram yang dipadati jamaah umrah dari berbagai negara, Makkah, Senin (24/2) lalu. Pemerintah Arab Saudi menghentikan jamaah umrah memasuki wilayah negaranya untuk menghindari penyebaran virus covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Sapto Andika Candra, Kiki Sakinah, Antara

Pemerintah Indonesia sedang menjajaki negosiasi dengan otoritas Arab Saudi agar jamaah umroh yang telanjur terbang atau sudah mendarat tetap bisa melanjutkan ibadahnya. Langkah dialog ini dilakukan menyusul keputusan Kerajaan Arab Saudi untuk menutup pintu kedatangan bagi jamaah umrah dari seluruh negara demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

Baca Juga

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, upaya dialog dengan pemerintah Arab Saudi dilakukan untuk membantu warga negara Indonesia (WNI) yang telanjur melakukan perjalanan umroh. Pemerintah mencatat, pendaratan pertama dari Indonesia pada Kamis (27/2) ini dilakukan pada pukul 13.00 waktu setempat.

"Jadi, teman-teman baik yang di Riyadh maupun di Jeddah dan dari saya di Jakarta juga melakukan pendekatan, agar yang telanjur mendarat diperkenankan untuk umroh. Walau katakanlah ada pemeriksaan pemeriksaan kesehatan," kata Retno seusai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (27/2).

Sementara untuk jamaah yang sudah menjalankan ibadahnya di Arab Saudi, Retno menekankan bahwa belum ada perintah untuk keluar. Pada prinsipnya, ujar Retno, Pemerintah Indonesia menghormati keputusan Arab Saudi untuk menutup gerbang masuk jamaah umroh dari seluruh dunia. Permintaan pemerintah Indonesia, ujar Retno, untuk saat ini masih sebatas diizinkannya jamaah yang masih menjalankan ibadah atau yang baru saja tiba di Arab Saudi untuk melanjutkan umroh.

"Namun, saya kira permintaan kita cukup ini ya, maksudnya kita bisa pahami karena mereka sudah telanjur ada di dalam pesawat," kata Retno.

Sore ini, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy juga mengumpulkan sejumlah menteri terkait, termasuk menteri perhubungan, menteri luar negeri, menteri agama, sampai BUMN pengelola bandara untuk membahas dampak penutupan jalur umrah ini.

Retno menambahkan, seluruh jajarannya di Riyadh dan Jeddah saat ini dalam posisi stand by untuk menindaklanjuti keputusan Kerajaan Arab Saudi ini. Pemerintah juga menjamin keselamatan WNI yang sedang menjalankan ibadah di sana.

Peneliti dari James A Baker III Institute for Public Policy di Rice University, Kristian Ulrichsen, mengatakan, pelarangan warga asing mengunjungi Makkah dan Madinah belum pernah terjadi sebelumnya. "Ini belum pernah terjadi sebelumnya, setidaknya dalam beberapa waktu terakhir. Namun, mengingat penyebaran virus di seluruh dunia dan sifat global umroh, masuk akal dari sudut pandang kesehatan serta keselamatan masyarakat," ujarnya.

Dia pun menyinggung tentang penyebaran Covid-19 di Iran. "Iran menggambarkan bagaimana persimpangan agama dapat dengan cepat memperbesar penyebaran serta jangkauan virus," kata Ulrichsen.

Pembatalan keberangkatan jamaah umroh hari ini menyebakan penumpukan calon jamaah umrah di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. Menanggapinya, Serikat Penyelenggara Haji Umrah Indonesia (Sapuhi) menyatakan prihatin dengan tragedi penyebaran wabah yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China, tersebut. Menurut informasi yang didapatkan Sapuhi dari sejumlah agen umroh Sapuhi, agen penerbangan dan Muasasah Saudi, pemberlakuan larangan kunjungan jamaah Indonesia telah mulai efektif hari ini, Kamis (27/2). Hal itu ditandai dengan ditolaknya jamaah Indonesia saat check-in penerbangan di beberapa penerbangan yang menuju Jeddah dan Madinah.

Sapuhi menyarankan kepada seluruh anggota travel umroh dan haji untuk melakukan upaya penjadwalan ulang terhadap vendor-vendor. Seperti penerbangan, visa, hotel, dan hal lainnya. Tujuannya untuk mengamankan hak jamaah umroh Indonesia.

"Dalam melindungi hak jamaah umroh Indonesia, Sapuhi meminta kepada seluruh mitra penerbangan, hotel, bus, katering, handling dan vendor lainnya untuk membantu proses reschedule dengan tidak menghanguskan deposit serta tanpa syarat yang memberatkan agent travel dan jamaah umrah," demikian pernyataan Sapuhi, dalam keterangan yang diterima Republika.co.id.

Dalam hal ini, Sapuhi telah meminta seluruh anggota travel umroh dan haji untuk melakukan perencanaan kembali tentang penjadwalan ulang penerbangan jamaah. Sehingga, seluruh hak jamaah bisa tetap ditunaikan ke depan.

Sementara itu, dalam melindungi hak jamaah umrah, Sapuhi juga mengatakan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Kerajaan Saudi di Jakarta untuk membantu proses perpanjangan masa berlaku visa jamaah umrah yang sudah terbit tanpa syarat yang memberatkan agen perjalanan dan jamaah umrah.

Maskapai Garuda Indonesia siap mengangkut jamaah umroh kembali ke Tanah Air terkait adanya larangan terbang oleh Pemerintah Arab Saudi, termasuk penerbangan umroh. "Garuda tetap berkomitmen bawa pulang, jadi kita akan pergi kosong dan bawa pulang," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra saat konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Langkah tersebut diambil Garuda karena mendapatkan kabar bahwa jamaah umroh yang diangkut oleh maskapai tersebut sempat ditolak oleh pihak bandara di Arab Saudi. "Beberapa sudah berangkat, GA 860 tetap berangkat dengan isi. Tapi saya barusan maaf mendapatkan info, ditolak berangkat. Jadi sudah antre di-check in counter tapi dinyatakan tidak boleh berangkat," katanya.

Irfan mengaku pengumuman yang ditetapkan Arab Saudi membingungkan. Karena tanpa jeda dan langsung berlaku efektif.

Sementara Garuda Indonesia memiliki empat penerbangan ke Tanah Suci, dua ke Jeddah dan dua ke Madinah menggunakan pesawat berbadan besar berkapasitas lebih dari 300 penumpang.

"Ini perlu disikapi bersama, tolong Anda rasakan kegetiran orang yang mau berangkat tapi gagal. Getir. Buat yang sering umroh ya sudah pergi saja ke Belanda. Tapi buat mereka yang baru umroh, sudah di bandara, ini pukulan berat," katanya.

Dengan adanya pelarangan terbang ini, Irfan memastikan maskapai mengalami kerugian. Namun pihaknya belum menghitung.

"Implikasinya belum kita hitung lagi. Tapi buat kita jangan bahas untung-untungan dulu deh, ini sudah pasti timbulkan kerugian tapi kita bukan perusahaan yang ngomel soal kerugian. Ini tantangan direksi dan komisaris perbaiki dalam keadaan apapun," katanya.

Garuda juga masih berkoordinasi terkait calon jamaah umroh yang sudah memiliki visa apakah masih diperbolehkan terbang. "Kami masih komunikasi dan pertanyakan bagaimana mereka yang punya visa umroh dan jadwal berangkat. Kita lagi pikirkan caranya untuk semua pihak," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement