REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Juliari Batubara mengungkap fokus Kementerian Sosial dalam penanggulangan kemiskinan saat ini adalah program pemberdayaan. Juliari mengatakan, Kemensos tidak ingin hanya memberikan bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat (KPM) melalui program keluarga harapan (PKH) semata.
Juliari menerangkan, Kemensos juga ingin memberdayakan ekonomi KPM dengan semangat berwirausaha."Kita realokasi ke pemberdayaan, jadi sekarang itu moodnya Kemensos itu empowerment (pemberdayaan), moodnya bagaimana melink keluarga-keluarga penerima manfaat ini dari dulunya hanya menerima bantuan sosial, kini menerima kredit usaha rakyat (KUR)," ujar Juliari saat berkunjung ke redaksi Harian Republika di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 37, Jakarta, Selasa (25/2).
Ia optimistis dengan mendorong berwirausaha akan meningkatkan ekonomi keluarga penerima manfaat menjadi lebih sejahtera. Hal ini karena keluarga penerima manfaat mempunyai pendapatan ekonomi secara mandiri.
Dengan begitu, ia meyakini hal tersebut akan menekan angka kemiskinan sesuai target Pemerintah sampai 6,5 hingga 7 persen hingga 2024. "Kami sepakat bahwa penanggulangan kemiskinan tidak hanya sekedar bagikan bansos, suatu saat mereka juga harus graduasi, naik kelas dari dari keluarga yang prasejahtera, menjadi sejahtera, secara ekonomi menjadi independen," ujar Juliari.
Namun, Juliari menilai harus tetap dilakukan pendampingan dalam proses pemberdayaan KPM tersebut untuk benar-benar menjadi wirausaha."Begitu dia menerima KUR, berarti dia sudah naik kelas, dari yang sudah dikasih dia melakukan wirausaha punya income jadi ekonomi yang mandiri," ujarnya.
Karena itu, program pemberdayaan itu juga diharapkan mengurangi jumlah keluarga penerima manfaat (KPM). Namun demikian, anggaran untuk program keluarga harapan maupun program sembako yang kemudian berubah menjadi bantuan nontunai (BNT) tetap, sehingga besaran yang diterima lebih tinggi.
"Setelah berkurang, kita cari (KPM) yang lain, yang masih membutuhkan intervensi bantuan sosial seperti PKH yang sifatnya kondisional, walaupun yang tetap misalnya sembako tetap, tiap bulan, ini yang saya shifting," ujarnya.
Ia juga mengungkap program pemberdayaan sosial lainnya yakni melalui komunitas adat terpencil (KAT). Juliari mengatakan, Pemerintah ingin membantu pembangunan rumah, sarana lingkungan dan sanitasi untuk komunitas adat di daerah-daerah terpencil.
Namun, tegas Juliari, tanpa mengurangi budaya lokal adat di wilayah tersebut."Saya ini memperlihatkan kehadiran negara, di suku suku terasing ini bahwa negara hadir untuk pemberdayaan mereka, tanpa mengurangi budaya lokal mereka," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika