REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan Wakil Gubernur Banten, Rano Karno menegaskan tak pernah menerima uang panas terkait proyek pengadaan alat kedokteran rumah sakit rujukan Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2012. Diketahui, Rano Karno disebut turut kecipratan uang panas dalam dakwaan untuk terdakwa Komisaris Utama PT Balisific Pragama, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.
"Tentang Rp 7,5 miliar tadi saya sudah jelaskan bahwa itu adalah untuk kampanye, pada waktu itu dibutuhkan anggaran," kata Rano Karno usai menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/2).
"Tentu kalau provinsi itu cukup besar ya, jadi artinya itu yang bisa saya sampaikan, kalau yang lain yang menyangkut masalah hukum silahkan bicara dengan tim hukum saya karena secar materi ya mereka yang tahu," tambah dia.
Rano pun mengaku siap dikonfrontasi keterangannya dengan saksi sebelumnya yakni mantan pegawai PT Bali Pasific Pragama (BPP), Ferdy Prawiradireja. Pada Kamis (20/2) Ferdy mengamini adanya penyerahan uang Rp1,5 miliar untuk Rano Karno. Uang itu diserahkan Ferdy melalui ajudan Rano Karno, Yadi, di salah satunya hotel kawasan Serang, Banten. Uang Rp1,5 miliar itu diberikan dalam satu bungkus kantong kertas.
"Yak saya siap dikonfrontir," tegas Rano Karno.
Dalam perkara ini, Bos PT Balipasific Pragama (PT BPP), Wawan didakwa telah melakukan korupsi pengadaan alat kesehatan rumah sakit rujukan Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten APBD tahun anggaran 2012 dan APBD-P TA 2012.
Wawan juga didakwa melakukan korupsi bersama staf PT Balipasific Pragama (PT BPP) Dadang Prijatna dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan alkes Puskesmas Kota Tangerang Selatan Mamak Jamaksari yang telah divonis bersalah dalam perkara ini. Selain itu ia juga didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Ikuti Whatsapp Channel Republika