REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG --Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja menilai, pergeseran tata guna lahan akan berdampak pada lahan kritis Jabar, yang kini luasnya sekitar 900 ribu hektare. Setiawan berpesan kepada Dinas Kehutanan (Dishut) Jabar untuk meningkatkan peran pengelolaan sumber daya kehutanan secara efektif, efisien, dan maksimal.
Setiawan mengatakan, Dishut Jabar, memang harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. "Masalah klasik ya pengawasan kita kurang orang kemudian kontrolnya sulit dan lain sebagainya," ujar Setiawan saat membuka Forum OPD Dinas Kehutanan Provinsi Jabar di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Senin (24/2).
Di Jawa Barat pengolah hutan di Jawa Barat ini beragam perkebunan, hutan buatan sendiri dan lainnya. Karena itu yang pertama Dinas Kehutanan provinsi Jawa Barat harus menjadi dirigen untuk semuanya. "Jawa Barat harus punya strategi konservasi untuk pengelolaan hutan rakyat dan solusinya," katanya.
Jabar harus memanfaatkan teknologi yang saat ini terus berkembang. Agar, sistem pengawasan harus bisa mengunakan internet harus masuk di sana untuk menjaga kawasan. "Pengawasan seharusnya tidak jadi masalah karena semua teknologinya ada tinggal bagaimana kita membuat mencari inovasi untuk itu," katanya.
Menurutnya, pembangunan berkelanjutan dengan pengelolaan kehutanan yang baik menjadi sangat penting dalam mewujudkan cita-cita Jabar sebagai Green Province. "Kita punya cita- cita Jawa Barat ini menjadi Green Province. Artinya bahwa sektor kehutanan harus mendukung hal ini," katanya.
Namun di sisi lain tekanan penduduk Jabar, yang hampir mencapai 50 juta jiwa, akan terus mendorong pergeseran tata guna lahan.
Arie Lukihardianti
Ikuti Whatsapp Channel Republika
