REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Pemerintah Provinsi Aceh memfokuskan penggunaan anggaran daerahnya untuk mengentaskan kemiskinan. Jokowi menyebut, angka kemiskinan di Aceh cukup besar, yakni sebesar 14 persen.
Karena itu, masalah ini harus menjadi prioritas utama Pemerintah Aceh untuk diselesaikan melalui berbagai programnya. “Jadi penggunaan APBD saya titip kepada seluruh bupati, wali kota, dan gubernur gunakan fokus gunakan secara fokus, berikan prioritas hal yang sangat penting dan saya juga harus sampaikan apa adanya, angka 14 persen angka kemiskinan itu besar. Selesaikan dulu masalah ini,” ujar Jokowi, saat memberikan sambutan di Kenduri Kebangsaan di Bireuen, Aceh.
Menurut Presiden, Provinsi Aceh memiliki anggaran daerah yang terbesar di Indonesia. Selain APBD, Pemerintah Aceh juga mendapatkan dana otonomi khusus yang cukup besar yakni Rp 8 triliun untuk tahun 2020 ini. Sedangkan, dana APBD Pemprov Aceh sebesar Rp 9 triliun.
Karena itu, Jokowi meminta agar pengelolaan anggaran dilakukan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Sehingga anggaran yang ada dapat digunakan untuk program-program yang lebih tepat sasaran.
“Saya hanya ingin mengatakan bahwa apapun yang nanya pengelolaan anggaran itu sangat penting sekali, penting sekali. Uang Rp 17 triliun itu uang yang sangat gede sekali plus APBD yang ada di kabupaten dan kota. Tetapi bagaimana tata kelolanya? Bagaimana government-nya? Apakah APBD itu tepat sasaran? Bermanfaat untuk rakyat? Dirasakan oleh rakyat?,” ucap dia.
Presiden pun kemudian menilai perlu adanya pendampingan untuk mengelola anggaran APBD dan juga dana otsus. Sehingga tata kelola penggunaan anggaran menjadi lebih baik.
“Saya bertanya pada pemerintah daerah perlu ndak (asistensi)? Kalau perlu besok langsung saya dampingi. Jangan ngomong ya nanti kita beri asistensi kemudian di bawah tidak mau di birokrasinya,” kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
