REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) pada 2021, akan masif membangun lapangan sepak bola di satu desa satu kecamatan. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jabar Dedi Sopandi, di satu desa yang ada di 626 kecamatan di Jawa Barat akan memiliki lapangan sepak bola.
Hal tersebut, menurut Dedi, merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang saat ini berada di urutan paling bontot saat dibandingkan dengan provinsi lainnya.
Dedi mengatakan, lapangan bola desa ini merupakan salah satu dari sembilan poin yang diamanatkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk meningkatkan potensi desa. "Kita berharap ada satu desa dalam satu kecamatan. Di Jabar berarti ada 626 kecamatan berarti di akhir tahun itu, jadi kita berharap ada 626 lapangan sepak bola yang hadir," ujar Dedi Sopandi, Kamis (20/2)
Saat ini, kata dia, IPP Jabar ada urutan ke-34. Oleh karena itu, pihaknya merasa perlu turut serta mendongkrak IPP dari tingkat desa, dengan memberikan wadah melalui sarana dan prasarana yang menunjang potensi pemuda di desa.
"Karena penyampaian dari Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga) ke kami, bahwa salah satu IPP di Jabar rendah itu dikarenakan tidak ada aktivitas pemuda terutama yang ada di desa," katanya.
Lapangan bola di desa ini, kata dia, sifatnya adalah revitalisasi. Jadi, tidak membuat baru tapi memperbarui lapangan yang sudah ada sehingga kian layak untuk diakses masyarkat. "Jadi sekarang ini di setiap desa sebetulnya sudah ada lapangan sepak bola," katanya.
Menurut Dedi, walaupun beberapa desa saat ini sudah memiliki lapangan, tapi tidak sedikit yang kondisinya kurang baik. Misalnya, kontur tanah yang tidak rata termasuk rumput yang tidak memadai masih kerap dijumpai. Dinasnya pun, akan memperbaiki sejumlah lapangan sepak bola dengan kondisi yang kurang memadai tersebut, termasuk dalam penyediaan jogging track.
"Nanti diakhirnya akan dikelola oleh Dispora (Jabar), mudah-mudahan akhir 2023 kita gelar liga desa di Jabar," katanya.
Selain lapangan desa, kata Dedi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun mengamanatkan anggaran desa lebih dititikberatkan kepada delapan program lainnya. Delapan program tersebut, di antaranya jalan mulus desa, akses untuk lokasi wisata, home stay, sanitasi, saluran pengelolaan air limbah dan posyandu.
"Mudah-.udahan di 2021 bisa kita lakukan secara masif sehingga bisa menjadi daya dorong naiknya IPP," katanya.
Sementara menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jabar Engkus Sutisna, pihaknya sedang memproses dua Rapergub guna mendorong peningkatan IPP di Jabar. Dengan adanya Pergub Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan maka setiap stakholder akan gotong royong menggenjot IPP di Jabar. Apalagi, urusan IPP ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Dispora Jabar.
"Rapergub pertama yaitu tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan. Yang kedua, Rapergub tentang Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda. Itu sudah sampai pada draft," papar Engkus Sutisna.
Di sisi lain, kata Engkus, sejumlah program dari Dispora Jabar pun diarahkan guna mendukung peningkatan IPP. Di antaranya Latihan Pengembangan Kewirausahaan yang kini telah 7 angkatan.
Selain itu, kata dia, ada pula Program Latihan Kepemimpinan Pemuda, Jabar Future Leader ( Ajudan magang), Jabar innovation Fellowship (Pemuda Magang), Jabar Innovation Summit, program kemitraan dengan KNPI/OKP, komunitas, mahasiswa dan Pramuka serta program program strategis lainnya.
Khusus Jabar Innovation Fellowship atau Pemuda Magang, kata dia, merupakan salah satu inisiasi dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Program ini memberikan kesempatan kepada milenial guna mereka lebih jauh belajar tentang pemerintahan dengan keikutsertaan magang di sejumlah dinas atau perangkat daerah.
"Tahun kemari pendaftar lebih dari 700 orang dan kita saring menjadi 30 orang. Untuk tahun 2020 ini kita tingkatkan menjadi 80 orang," katanya.
Menurut Engkus, peran para milenial yang sangat menonjol pada program tersebut erat kaitannya dengan penerapan teknologi informasi. Mereka diberikan kesempatan magang selama empat bulan.
"Setelah empat bulan itu, ada yang di antara mereka yang diterima sebagai tenaga non PNS. Tapi di antara mereka juga ada yang sudah bekerja, jadi bukan seolah-olah mencari pekerjaan mendaftar Pemuda Magang ini," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika