REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Jawa Barat (Jabar) menjadi salah satu provinsi dengan progres kemajuan penurunan kemiskinan yang cukup cepat di Indonesia. Hal tersebut, dikatakan oleh Ketua Unit Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden RI, M Arif Tasrif, usai beraudiensi dengan Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Uu Ruzhanul Ulum di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (19/2).
"Ini yang membuat kita ingin tahu, kita mau belajar juga, pusat kita perlu belajar dari daerah, dengan prestasi yang bagus," ujar Arif.
Menurut Arif, setelah semua faktor dievaluasi, maka semua hasilnya menjadi bahan. Dia mengatakan tidak hanya Jabar, tapi semua daerah di Indonesia bisa mengambil pelajaran dari Jabar.
Arif pun berharap, sinergi pemerintah pusat dengan Pemprov Jabar dalam percepatan penanggulangan kemiskinan menguat. Pemerintah pusat, ingin duduk bersama dengan Jawa Barat khususnya untuk mengidentifikasi apakah fokus program yang sekarang dijalankan pemerintah Provinsi Jawa Barat selama ini.
"Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat, kita mau bedah bareng ini," katanya.
Berdasarkan data BPS Jabar, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Jabar mengalami penurunan sekitar 23,27 ribu jiwa. Dari 3,40 juta jiwa (6,91 persen) pada Maret 2019 menjadi 3,38 juta jiwa (6,82 persen) pada September 2019.
Sementara menurut Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum, Pemprov Jabar terus berinovasi dalam penanggulangan kemiskinan dengan meluncurkan sejumlah program inovatif. Seperti Desa Juara yang mempunyai tiga pilar, yakni digitalisasi layanan desa, One Village One Company (OVOC), dan Gerakan Membangun Desa.
Dari tiga pilar tersebut, kata dia, Pemprov Jabar meluncurkan sejumlah program unggulan. Mulai dari BUMDes Juara, Jantung (Jembatan Gantung) Desa, sampai Patriot Desa. Program-program itu dirancang untuk memangkas ketimpangan ekonomi masyarakat pedesaan dengan perkotaan
Selain itu, kata dia, Pemprov Jabar mendorong kepesertaan BPJS, membentuk Jabar Quick Respons (JQR), Layad Rawat, Rutilahu, dan menggratiskan SPP bulanan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) serta meluncurkan program beasiswa.
"Pemprov Jabar membantu masyarakat Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah), fokus terhadap dunia pendidikan. Karena dengan pendidikan hebat pola pikir seseorang akan berubah, dan diharap bisa meningkatkan taraf hidup," kata Uu.
Uu menilai, sinergi yang kuat antara Pemda Provinsi Jabar dan pemerintah pusat menjadi kunci percepatan penanggulangan kemiskinan.
"Kalau di pusat tadi dikatakan ada sembilan kementerian terkait, maka kita juga akan melibatkan berbagai unsur demi mengentaskan kemiskinan di Jawa Barat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
