REPUBLIKA.CO.ID, SORONG -- Sembilan belas orang pengelola ekowisata berkelanjutan--dari sembilan kabupaten di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat--selama dua hari berdiskusi dan bertukar pikiran bersama untuk memajukan pengelolaan wisata alam berbasis masyarakat.
Kegiatan yang diadakan di Sorong pada tanggal 17 - 18 Februari 2020 ini, dibuka oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat, Drs Ruland Sarwom MSi. Menurut PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), Papua memiliki 4 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), dan Papua Barat memiliki 2 DPN.
“Pembangunan kepariwisataan yang berbasis masyarakat adat secara berkelanjutan dan terpadu antar stakeholders bertujuan untuk menjalin komunikasi dan membangun komitmen bersama dalam mengelola ekowisata di Tanah Papua yang kitorang cinta ini,” ujar Ruland dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (19/2).
Sejumlah anak-anak berfoto usai mengikuti latihan tari di rumah seni Sawinggrai, Raja Ampat, Papua Barat, Jumat (22/11).
Direktur Program Yayasan EcoNusa Muhammad Farid menyatakan, ekowisata haruslah berbasis masyarakat adat. Ini karena, hanya merekalah yang mengerti potensi alam yang ada, budaya, kuliner dan juga kerajinan tangannya.
“Kami senang melihat masyarakat sejahtera dengan mengelola sumberdaya alamnya sendiri," katanya.
Program ekowisata, kata Farid, merupakan salah satu bentuk ketangguhan masyarakat (community resilence) yang tidak kita sadari. Program ini mendukung upaya-upaya melindungi ekosistem hutan dan ekosistem laut dalam skala luas.
Lokakarya Ekowisata Se-Tanah Papua ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan contoh praktik baik pengelolaan ekowisata dari seluruh Tanah Papua. Selain itu, dalam lokakarya ini akan menggali tantangan dan permasalahan yang ada sekaligus upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Salah satu peserta hadir dalam Lokakarya ini adalah Absalom Kalami, seorang pengelola ekowisata yang berhasil menjaga hutannya dari konversi sawit. “Saya sangat bersyukur dapat hadir dalam kegiatan yang benar-benar membicarakan situasi dan kondisi ekowisata di kampung dan kami dapat saling belajar untuk memajukan usaha wisata alam untuk kesejahteraan kami sendiri yaitu Orang Asli Papua di atas tanah-nya,” ujarnya.
Proses lokakarya yang berlangsung 17-18 Februari 2020 ini difasilitasi oleh Indonesian Ecotourism Network (INDECON) dan didukung sepenuhnya oleh Yayasan EcoNusa bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
