REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat telah melakukan koordinasi dan menentukan waktu pelepasan peserta transit observasi serta sejumlah petugas lainnya yang berada di Natuna, Kepulauan Riau, pascaobservasi Covid-19 yaitu pada Sabtu (15/2) mendatang. Syaratnya, sampai batas waktu observasi pukul 12.00 hari itu, mereka dalam keadaan tetap sehat.
Hal itu merujuk aturan masa waktu efektif untuk observasi yang telah ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia, yakni selama 14 hari atau dua pekan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, bahwa pihaknya bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo telah mematangkan rencana pelepasan WNI yang tuntas melewati masa observasi di Natuna.
"Mengikuti masa observasi selama dua pekan, rencana akan kita lepas atau kita akan kembalikan karena prosesnya berlangsung dengan baik, tetap sehat dan aman," ujarnya saat jumpa pers di Kantor Kemenko PMK, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Kamis (13/2).
Ia berpesan agar media massa dapat turut memberikan dukungan dengan menyebarluaskan informasi yang mengedukasi bagi masyarakat. Khususnya, terkait pemulangan WNI pascaobservasi dari Natuna ke lingkungan keluarga dan daerah masing-masing.
"Jangan sampai terjadi suasana panik atau suasana salah paham yang bisa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan, rasa aman, rasa baik untuk warga negaranya," tandas Menko PMK.
Sementara, menyinggung maraknya pemberitaan mengenai masa waktu efektif observasi yang dikabarkan tidak cukup 14 hari melainkan 24 hari, Doni menyatakan akan terus berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan. Demikian juga Kemenkes berkoordinasi dengan organisasi kesehatan dunia (WHO).
"Namun, tadi sudah ditanyakan kepada perwakilan kita, bahwa WHO masih menentukan waktu masa inkubasinya selama 14 hari. Namun tidak menutup kemungkinan, apabila nanti ada perkembangan dan dinamika, tentunya kami BNPB bersama lembaga lainnya termasuk TNI dan Kemenkes dibawah arahan Pak Menko PMK menyesuaikan," ujarnya.
Namun secara teknis, dijelaskan bahwa Panglima TNI telah menyiapkan pesawat yang sudah dialokasikan berjumlah empat unit pesawat dengan jadwal penerbangan antara pukul 13.00-14.00 WIB. Lalu, BNPB pun sudah menyiapkan tiket pesawat komersil bagi WNI yang akan kembali ke kampung halaman. Masing-masing perwakilan dari tiap daerah telah dikoordinasikan untuk mendampingi proses penjemputan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
"Kalau toh mereka akan pulang pada hari berikutnya yaitu hari Minggu, pemerintah juga sepakat memberikan bantuan biaya penginapan dan transportasi sehingga diharapkan saudara-saudara kita yang dari Wuhan ini tidak mengalami kesulitan untuk menuju ke kampung halamannya," ujarnya.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK Agus Suprapto menambahkan, total sebanyak 285 orang yang akan dipulangkan dengan 238 orang ialah WNI dari Wuhan dan sisanya termasuk para petugas kesehatan dan lainnya. Mereka semua diketahui berasal dari 29 provinsi di Indonesia.
"Paling banyak dari Jatim. Tapi yang perlu ditekankan bahwa mereka semua yang dipulangkan dalam keadaan sehat," katanya.
Virus Corona Mengguncang Ekonomi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
