REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang perumahan dan lahan, Perumda Pembangunan Sarana Jaya berencana akan memulai memperbanyak perumahan vertikal untuk kelas menengah ke bawah atau berpenghasilan rendah pada 2020. Sarana Jaya menargetkan rumah untuk warga berpenghasilan rendah di Jakarta ini akan dirancang modern, tetap layak huni dan ramah lingkungan.
Direktur Pengembangan, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Indra S. Arharrys mengatakan saat ini, DKI Jakarta memiliki defisit perumahan atau backlog kepemilikan rumah. Dimana pada tahun 2015 hingga 2018 yang meningkat hingga mencapai 10 persen. Namun karena harga yang tinggi, hanya sedikit warga Jakarta yang berpenghasilan rendah mampu membeli rumah sendiri.
Karenanya, Perumda Pembangunan Sarana Jaya memiliki misi untuk bersinergi dengan pihak Pemprov DKI Jakarta untuk ikut membangun perumahan di Jakarta, salah satunya melalui pembangunan hunian DP 0 Rupiah. Indra menyebut, program DP 0 Rupiah ini jadi salah satu program unggulan penyediaan hunian bagi masyarakat DKI Jakarta yang berpenghasilan rendah.
"Faktanya, tingginya harga perolehan tanah di wilayah DKI Jakarta, penyediaan hunian bagi masyarakat disajikan dalam bentuk bertingkat. Tidak bisa lagi rumah tapak," kata dia dalam acara diskusi media dengan Sarana Jaya di Cikini, Kamis (13/2).
Beberapa kawasan di Jakarta sudah menjadi rencana proyek pengembangan Rumah DP 0 rupiah. Saat ini, kata dia, sudah dua kawasan yakni Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur dan Nuansa Cilangkap, Cipayung Jakarta Timur. "Rencananya akan kita perbanyak lagi untuk 2020 ini," katanya.
Indra juga menambahkan selain menyediakan rumah hunian DP 0 persen, Perumda Pembangunan Sarana Jaya juga berencana untuk melakukan pengembangan sentra bisnis di Tanah Abang, di mana sentra bisnis yang bernama “Kawasan Sentra Primer Tanah Abang” akan menyerupai Sudirman Central Business District (SCBD).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Nasrudin Djoko Surjono menyebut pengadaan rumah DP 0 rupiah yang disediakan oleh Sarana Jaya tetap berdasarkan masukan dari masyarakat. Sebab kata dia, pola pembangunan Jakarta yang dijalankan Pemprov DKI saat ini selalu berkolaborasi dengan semua pihak.
"Saat ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki 73 kegiatan strategis daerah, di antaranya penyediaan rumah DP 0 Persen, penataan kawasan pemukiman, hingga perbaikan tata kelola rumah susun. Karenanya, keberadaan BUMD seperti Perumda Sarana Jaya ini penting," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
