REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan sejumlah permasalahan yang dialami Jawa Barat di bidang fiskal. Menurutnya masih ada ketidakadilan fiskal yang dirasakan Jawa Barat.
"Ada masalah ketidakadilan yang kami alami secara sosial politik yang domainnya ada di kewenangan dan dukungan anggota dewan khususnya tentang pemekaran," kata kamil di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu (12/2).
Pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut memaparkan sebuah data terkait masalah keuangan. Ia mengatakan jika dibandingkan dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah, provinsi Jawa Barat yang penduduknya hampir 50 juta hanya diurus oleh 27 kepala daerah.
"Kita lihat Jawa Timur juga diurusnya 38 kepala daerah, bahkan Jawa Tengah yang jauh lebih kecil 34 juta diurus 6 daerah lebih banyak dari Jawa Barat," ujarnya.
Kamil menjelaskan, karena Jawa Barat hanya diurus 27 kepala daerah maka dana transfer APBN yang diterima Jawa Barat hanya Rp 48 Triliun. Jika dibandingkan dengan Jawa Timur yang diurus 38 kepala daerah maka dana transfernya berbeda Rp 6 Triliun. "Itulah yang kami maksud ada ketidakadilan dari sisi fiskal," jelasnya.
Kang Emil juga menyoroti soal jumlah desa yang terdapat di Jawa Barat. Dengan jumlah penduduk 50 juta, di Jawa Barat hanya terdapat 5300 desa. Sedangkan di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk 34 juta, terdapat 7800 desa.
"Jadi kalau dibandingkan dana desa yang rata se-miliar sekian per desa Jateng dikasih APBN 2,3 Ttriliun lebih banyak dari desa-desa Jabar. Maka apa yang terjadi, di Jateng dana desa urusannya untuk ekonomi sosial, di kita masih irigasi, aspal jalan karena desanya terlalu luas," paparnya.
Mantan Wali Kota Bandung itu berharap ada perhatian dari anggota DPR di pusat dapil Jawa Barat dan sektor terkait untuk mau membangun Jawa Barat. Kendati Kamil mengaku tidak mudah namun pemerintah provinsi Jawa Barat tetap bersemangat. "Kita tetap bersemangat, dengan modal begini saja manajemen pemerintahan kita terbaik se Indonesia," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika