Rabu 12 Feb 2020 09:55 WIB

Dibutuhkan, Regulasi Platform Media yang Lebih Adil

Regulasi ini diperlukan untuk menciptakan ekosistem media yang sehat.

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Friska Yolanda
Presiden Joko Widodo bersama Ketua PWI Pusat Atal Sembiring Depari, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menggunakan bus pariwisata Kalsel saat menghadiri perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (8/2).
Foto: Republika/Prayogi
Presiden Joko Widodo bersama Ketua PWI Pusat Atal Sembiring Depari, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menggunakan bus pariwisata Kalsel saat menghadiri perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (8/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Forum Pemimpin Redaksi Kemal E Gani berharap pemerintah memberikan regulasi yang lebih adil kepada platform-platform media secara umum. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem media yang sehat dan mendukung hadirnya lebih banyak informasi bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, penting juga untuk meminimalisir beredarnya hoaks dan informasi yang bombastis namun tidak akurat dan tidak bertanggung jawab. "Yang kami usulkan sebenarnya lebih kepada penataan aturan main yang lebih fair, transparan, dan win-win antara media-media dengan platform mesin pencari, agregator, dan media sosial," kata Kemal, dihubungi Republika.co.id, Selasa (11/2).

Usulan lainnya adalah terkait adanya hubungan kerja sama bagi hasil pendapatan yang transparan dan adil antara semua pihak. Harus ada mekanisme penghitungan pendapatan dan pembayaran pajak yang jelas dan adil antara para pemain global mesin pencari, agregator, dan media sosial dengan pemerintah Indonesia.

Para pemain global tersebut, kata Kemal, jelas-jelas memperoleh pendapatan di Indonesia. "Kami juga mengusulkan adanya aturan main yang mengatur penggunaan data yang diperoleh mesin pencari, agregator, dan media sosial yang memperoleh datanya dari masyarakat Indonesia," kata dia.

Sebelumnya, Forum Pemimpin Redaksi, Dewan Pers, dan Menkominfo sudah membahas mengenai perlunya aturan main yang dapat menjamin perlunya good journalism. Selain itu, perlu dijaminnya keberlanjutan media di Indonesia.

Ia mengatakan, dalam pertemuan tersebut Menkominfo juga mengajak media untuk menyelenggarakan pertemuan lanjutan. Sejumlah pemimpin redaksi juga telah diundang oleh Presiden Joko Widodo menjelang pertemuan Hari Pers Nasional.

Presiden kemudian juga meminta agar Forum Pemimpin Redaksi dan Dewan Pers untuk mengusulkan aturan main yang dibutuhkan. "Selain itu juga adanya hubungan yang lebih fair, transparan, win-win antara media dengan platform mesin pencari, agregator, media sosial. Juga menyangkut soal perpajakan yang lebih transparan," kata Kemal.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement