REPUBLIKA.CO.ID, oleh Sapto Andika Candra, Iit Septyaningsih
Pemerintah sedang memutar otak untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi China yang berpotensi berimbas secara global. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa ukuran ekonomi China yang besar berbuntut pada luasnya dampak yang bisa dirasakan negara-negara dalam kawasan Asia, termasuk Indonesia.
"Sehingga apabila ekonomi Tiongkok terpengaruh cukup signifikan dari coronavirus, maka pengaruhnya tidak hanya di dalam Tiongkok sendiri tapi juga kepada region dan global sangat besar," jelas Sri usai menghadiri sidang kabinet di Istana Bogor, Selasa (11/2).
Ada dua kebijakan utama yang sedang disiapkan pemerintah untuk mengadang risiko perlambatan ekonomi ini. Pertama, percepatan belanja anggaran di seluruh kementerian/lembaga. Kedua, pemberian insentif bagi penerbangan menuju daerah yang paling kini sepi turis Cina.
Belanja anggaran, ujar Sri, terutama diarahkan untuk sektor pariwisata. Sektor pariwisata disebut yang peling terpukul akibat hilangnya turis asal Cina, menyusul ditutupnya penerbangan langsung dari negara tersebut.
"Presiden betul-betul meminta percepatan belanja dari kementerian lembaga termasuk untuk dukung pariwisata," jelas Sri.
Sri menyampaikan, hingga awal Februari 2020 ini sudah tercatat ada kenaikan belanja barang dan modal di luar belanja pegawai. Kementerian pun didorong segera merealisasikan anggaran pusat yang punya manfaat menjaga daya beli masyarakat. Di antaranya adalah penyaluran bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan dana desa.
Kemenkeu mencatat, penyaluran dana desa hingga 10 Februari 2020 mencapai Rp 586 miliar untuk 1.490 desa yang tersebar di pelosok negeri. Realisasi pencairan dana desa ini lebih tinggi dibanding periode 2018 lalu sebesar Rp 317 miliar.
Sementara penyaluran PKH, saat ini sudah menyentuh angka Rp 7 triliun dari pagi keseluruhan sebesar Rp 29 triliun. Belanja kementerian/lembaga hingga 31 Januari 2020 juga tercatat sebesar Rp 30,9 triliun, dengan rincian belanja barang Rp 3,3 triliun, belanja modal Rp 1,9 triliun, belanja bansos Rp 13,2 triliun, dan belanja pegawai Rp 12,5 triliun.
"Ini semua belanja yang bisa dipercepat dalam rangka untuk mendorong ekonomi. Kemudian kita akan kaji apakah bisa buat kegiatan di pusat turis yang alami penurunan cukup besar karena coronavorus ini. Jadi lebih ke alokasi," ujar Sri.
Kebijakan kedua selain percepatan belanja adalah pemberian insentif kepada penerbangan domestik. Sri menyampaikan, insentif perlu diberikan agar roda ekonomi di daerah-daerah yang dulu hidup oleh kedatangan wisatawan asal China, tetap berputar. Ada tiga daerah yang disebut paling terdampak akibat penutupan jalur penerbangan langsung dari dan menuju China, yakni Manado di Sulawesi Utara, Bintan dan Batam di Kepulauan Riau, serta Bali.
"Apakah bisa dikaji insentif subsidi kepada penerbangan terutama domestik turis lokal domestk dalam rangka meningkatkan belanja dari masyarakat untuk menopang sektor pariwisata," jelas Sri.
Adapun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan mempercepat penyaluran bantuan sosial dan dana desa. Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah, demi terhindar dari perlambatan ekonomi.
Perlambatan ekonomi global akibat epidemi virus korona (2019-nCoV) memang dikhawatirkan merembet ke Indonesia. "Kita tahu ekonomi global yang baru tidak bersahabat dan adanya serangan virus Corona," ujar Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet di Istana Bogor, Selasa (11/2).
Salah satu jurus yang diyakini bisa menangkal perlambatan ekonomi Indonesia adalah menjaga daya beli agar konsumsi rumah tangga tetap kencang. Caranya, dengan memberi stimulus kepada masyarakat melalui bantuan sosial, yakni Program Keluarga Harapan (PKH). Dana desa juga diyakini mampu menumbuhkan kemandirian ekonomi warga di level desa.
"Kementerian Sosial juga sudah belanjakan dalam rangka bansos, PKH itu sangat membantu. Saya juga berharap dana desa bisa lagsung segera direalisasikan sehigga desa-desa daya beli dan konsumsinya akan tak terganggu," jelas presiden.
Pada Januari 2020 lalu, pemerintah mulai membagikan PKH senilai Rp 7 triliun di Jawa Barat. Angka ini merupakan 24 persen dari seluruh alokasi PKH tahun 2020 sebesar Rp 29,3 triliun. Ada beberapa kenaikan indeks komponen dalam PKH tahun ini.
Kementerian Sosial menaikkan indeks untuk kategori ibu hamil dan anak usia dini dari Rp 2,4 juta per keluarga per tahun menjadi Rp 3 juta per keluarga per tahun. Sementara itu, indeks bantuan sosial untuk komponen lain tak mengalami perubahan.
Untuk pendidikan anak SD dan sederajat mendapat bantuan sebesar Rp 900 ribu per tahun, komponen pendidikan anak SMP dan sederajat Rp 1,5 juta per tahun, serta indeks komponen pendidikan anak SMA dan sederajat Rp 2 juta per tahun.
Sementara itu, indeks komponen penyandang disabilitas berat Rp 2,4 juta per tahun dan indeks komponen lanjut usia 70 tahun ke atas senilai Rp 2,4 juta per tahun.
[video] Wabah Virus Corona Berdampak pada Sektor Pariwisata
Berdampak besar
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyatakan, keberadaan virus Corona berdampak sangat besar terhadap perekonomian global. Sebab, menyerang negara yang memiliki pengaruh besar di dunia termasuk indonesia.
Faisal menilai, akibat serangan virus tersebut di China, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa turun 0,2 persen. "Ada perkiraan dari beberapa kalangan, bisa menurun 0,3 persen, tapi dari teman-teman Kementerian Perdagangan (Kemendag) prediksi 0,2 persen, saya sepakat 0,2 persen," ujar dia di Kantor Kemendag, Jakarta, Selasa, (11/2).
Prediksi tersebut, jelasnya, didasari pada kasus Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) yang juga menyerang China pada 15 tahun lalu. Seperti diketahui, corona merupakan virus sama dengan SARS, namun berbeda varian.
"Saat itu kejadiannya lebih dari setahun, mulai 2002 baru selesai 2004, sisa beberapa. Pada 2003 outbreak paling masif. jumlah terpapar sebanyak 8.096, sekarang baru beberapa bulan sudah 41 ribu lebih, jadi cepat, outbreak-nya kecepatan tinggi. walau tingkat kematian lebih rendah sekitar dua persen dari SARS," jelas Faisal.
Kaitannya dengan ekonomi, tuturnya, tingkat kecepatan pengenaannya pada banyak negara menyebabkan kekhawatiran sehingga memunculkan berbagai langkah antisipastif yang mengganggu aktivitas ekonomi. Dengan begitu ada kemungkinan wabah virus corona berlangsung setahun, tergantung antisipasinya.
"Intinya bagaimana antisipasi ini. Pada 2003, dampaknya ke ekonomi China pada kuartal pertama ke kuartal kedua turun 2 persen. Bisa jadi (sekarang) bukan murni corona tapi terlihat dampak ke beberapa saluran, meliputi permintaan turun dari ritel dan sevices, FDI (Foreign Direct Investment) terganggu, dan biaya penanggulangan hentikan wabah terutama industri terdampak seperti pariwisata dan ritel," ujar Faisal.
Dirinya menambahkan, pada 2003 ekonomi China terbesar keenam di dunia. Sekarang berubah, pertumbuhan ekonomi Negeri Tirai Bambu tersebut nomor dua di dunia. Tingkat ketergantungan perdagangan juga lebih luas sehingga dampaknya lebih besar dibandingkan wabah SARS dahulu.
Faisal menjelaskan, provinsi Hubei di China yang itu merupakan asal virus Corona, adalah pusat industri. Sehingga, tidak heran bila pengaruhnya terhadap ekonomi China sangat besar.
Pada 2019, pertumbuhan ekonomi China sekitar 6 persen, sementra Hubei sendiri sebesar 7,3 persen. "Dia lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi China. Maka ketika dia freezing, dampaknya sangat besar terhadap ekonomi China dan beberapa daerah lain," jelasnya.
Beberapa dampak nyatanya meliputi, sebanyak 50 persen Starbucks berhenti beroperasional, pabrik Apple tutup, dan Disneyland Shanghai berhenti beroperasi. Beberapa kalangan kemudian memperkirakan beberapa skenario perlambatan ekonomi China.
"Goldman Sachs tahun ini awalnya perkirakan pertumbuhan ekonomi China 5,9 persen pada 2020 tapi bisa turun ke 5 persen, perlambatan hampir 1 persen. Economist Intelligence prediksi pemangkasan satu persen, hanya Oxford Economics yang perkirakan pada kuartal pertama 2020 turun dua persen," jelas dia.
Corona Mengguncang Perekonomian Dunia
Ikuti Whatsapp Channel Republika