REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat PT Migas Hulu Jabar (MUJ), siap berkontribusi dalam program pemasangan listrik gratis bagi 20 ribu kepala keluarga tidak mampu atau miskin. Program ini, digagas Pemprov Jabar melalui Dinas ESDM.
Menurut Sekretaris Perusahaan PT MUJ Muhamad Sani, sebelumnya sudah ada komitmen antara pihaknya dengan Dirjen Migas terkait listrik gratis yang diinisiasi Pemprov Jabar. “Komitmen dengan Dirjen Migas itu jumlah minimum kalau di migas 1.000 kepala keluarga namun aplikasinya bisa lebih," ujar Sani kepada wartawan, Selasa (11/2).
Sebelumnya Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat (Jabar) membidik sekitar 20 ribu kepala keluarga (KK) di Provinsi Jabar terkait pemasangan listrik gratis dalam bentuk listrik konvensional atau dari energi terbarukan.
PT MUJ, kata dia, memastikan pihaknya akan terlibat dalam program tersebut. Bahkan, akan merencanakan listrik yang diberikan nanti berasal dari energi yang terbarukan."Program Pemprov Jabar tersebut sejalan dengan program CSR MUJ dan komitmen MUJ dengan dirjen migas," katanya.
Sani menilai, walaupun di Jabar rasio elektrifikasi sudah hampir seratus persen, namun masih ada spot-spot yang belum teraliri listrik. “Jika program listrik gratis tersebut berjalan, kami akan mendorong pada aplikasi energi terbarukan namun tentunya hal itu harus melihat kondisi masyarakat terlebih dahulu,” katanya.
PT MUJ pun, kata dia, tak ingin penerapan energi terbarukan hanya gebyar di awal dan pihaknya juga meminta agar ada edukasi pemeliharaan pada masyarakatnya. "Lampu pijar memang bisa menjamin bisa menjamin terus bisa menyala dengan penggunaan energi matahari atau solar cell, terlebih energi matahari itu problem di penyimpanan termasuk kayak musim hujan tidak efektif di Jabar," paparnya.
Menurutnya, yang cocok diterapkan di Jabar untuk energi terbarukan adalah dari tenaga mikrohidro maupun tenaga angin. “Penggunaan energi ini masih perlu pemberdayaan lebih lanjut,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Jawa Barat sangat concern untuk pengembangan dan Pemanfaatan Kendaraan Listrik. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Prov Jabar, Ai Saadiyah, bertemu langsung dengan Manager UP3 Bandung Majuddin.
“Kami berharap melalui pertemuan ini akan memunculkan sinergitas utk melakukan analisa perencanaan pengembangan EVCS (Electric Vehicle Charging System)” ujar Manager Bagian Transaksi Energi PLN UP3 Bandung, Tony Sudjatmiko, Senin (10/2).
Saat ini, kata dia, Bandung memiliki 2 Titik SPKLU. Yakni, satu Depan Kantor PLN UP3 Bandung, dan satu lagi berada di Depan kantor LEN. "Keduanya berada di sepanjang Jalan Soekarno Hatta," katanya.
Tony mengatakan, PLN juga berencana membangun SPKLU di Gedung Sate, apalagi jika Gubernur kedepan nya menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan Dinasnya.
Pada kesempatan ini kedua Belah Pihak, selain membicarakan rencana dan analisa pembangunan titik SPKLU di wilayah Jawa Barat tetapi juga membahas tentang Penggunaan kendaraan Listrik.
Aditya Darmawan, Manager Strategi Pemasaran PLN mengatakan, PLN akan terus melakukan supporting terhadap penyediaan SPKLU sebagai komitmen untuk mendukung teknologi 4.0 terutama dari sisi kendaraan listrik, serta sebagai komitmen mendukung elektrifikasi di Tanah Air. Perlu diketahui biaya pembangunan satu unit SPKLU memakan biaya sekitar Rp 800 juta sampai Rp 1 Miliar. “Memang Mahal tapi kami yakin kedepan nya akan memberikan dampak positif kepada masyarakat dan lingkungan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
