REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memastikan kawasan hutan konservasi Bukit Soeharto masuk ke dalam lokasi ibu kota negara baru. Langkah ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi Bukit Soeharto sebagai kawasan konservasi, penelitian dan pendidikan.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan saat ini hutan seluas 67.776 hektare ini telah banyak beralih fungsi, seperti dari jadi kebun sawit hingga tambang batu bara liar.
"Kami ingin memastikan semua Bukit Soeharto jadi ibu kota negara di Kalimatan Timur," ujarnya saat acara Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (11/2).
Menurutnya, kawasan hutan konservasi Bukit Soeharto dimasukkan ke kawasan ibu kota juga untuk menjamin kelestarian kawasan penyangga atau konservasi ibu kota. Adapun kebijakan ini diambil untuk mendukung konsep forest city yang direncanakan ibu kota negara baru.
Hanya saja, kata Rudy, saat ini masih ada usulan untuk penyesuaian luas kawasan ibu kota negara baru. Luar kawasan inti pusat pemerintah seluas 5.644 hektare, luas kawasan ibu kota negara 56.180,87 hektare, dan kawasan perluasan ibu kota negara 256.142,74 persen.
Pemerintah telah memutuskan ibu kota negara pindah ke Panajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Kawasan inti ibu kota seluas 40 ribu hektare dan kawasan cadangan untuk pengembangan seluas 180 ribu hektare.
Ikuti Whatsapp Channel Republika