REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Politikus pendatang baru di Senayan Andre Rosiade menyita perhatian publik karena keterlibatannya membongkar kasus prostitusi online di Kota Padang.
Kejadian ini berawal dari penggerebekan yang dilakukan politikus Partai Gerindra itu bersama Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Polisi melakukan tindakan setelah mendapatkan informasi dari Andre mengenai adanya praktik prostitusi di Kota Padang.
Penggerebekan tersebut dilakukan pada Ahad (26/1) lalu di Hotel Kryriad Bumi Minang, Padang, tepatnya di kamar nomor 606. Di lokasi, polisi mengamankan seorang wanita pekerja seks komersial berinisial NN dan seorang mucikari bernisial AS yang juga berada di hotel tersebut.
Usai penggerebekan, polisi membawa NN dan AS ke Mapolda Sumbar dan ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo 506 KUHP.
Kasus ini menjadi tidak biasanya karena adanya andil dan keterlibatan Andre yang diduga tidak hanya sekedar menjadi informan. Setelah beberapa hari berlalu pasca penggerebekan, beredar di sosial media selembar kertas kuitansi hotel Kyriad Bumi Minang untuk kamar 606 dan 608 untuk hari saat penggerebekan tersebut atas nama Andre Rosiade.
Beredarnya kuitansi atas nama Andre ini memunculkan tanda tanya apakah penggerebekan ini telah di-setting Andre atau tidak?
Pengamat politik Universitas Andalas Najmuddin M. Rasul mengatakan keterlibatan Andre dalam penggerebekan kasus prostitusi di Padang ini memang tidak dapat ditampik sarat dengan kepentingan politik. Sebab Anggota Komisi VI DPR RI itu merupakan aktor politik uamg segala gerak geriknya akan selalu berkaitan dengan politik.
"Andre itu aktor politik, newsmaker. Mau tak mau, apa yang ia lakukan akan berbau politik," kata Najmuddin kepada Republika.co.id, Selasa (11/2).
Najmuddin tidak heran dengan kehebohan politik yang ditimbulkan karena keterlibatan Andre pada kasus prostotusi ini. Najmuddin menyebut ada dua cara pandang dalam melihat keterlibatan Andre.
Secara objektif, apa yang dilakukan Andre menurut Najmuddin merupakan hal biasa. Andre sebagai wakil rakyat merasa harus turun ke dapilnya karena kerap mendengar praktik prostitusi dengan transaksi online di Padang. Tindakan Andre menurut Najmuddin sebagai bentuk upaya mendorong penegak hukum memberantas praktik prostitusi di Dapilnya.
Tapi yang ramai muncul kata Najmuddin adalah cara pandang subjektif terhadap Andre. Publik melihat motif politik yang dilakukan Andre. Cara pandang subjektif inilah menurut Najmuddin yang memunculkan kesimpulan bahwa penggerebekan yang dilakukan Andre bertujuan melemahkan lawan politik buat kontentasi Pilkada Sumbar 2020 ini.
Najmuddin tidak bisa menyimpulkan motif utama secara politik dari penggerebekan yang dilakukan Andre. Tapi publik kata dia melihat Andre mencoba menjegal langkah Wali Kota Padang yang juga politikus PKS Mahyeldi Ansharulah untuk Pemilihan Gubernur Sumbar.
Nama Mahyeldi memang disebut-sebut sebagai salah satu calon kuat buat Pilgub Sumbar 2020.
Andre sendiri saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar. Najmuddin mengatakan sampai saat ini Gerindra belum selesai dalam membahas apalagi memutuskan calon yang akan diusung.
"Gerindra sampai sekarang kan belum memutuskan calon (cagub) buat Pilgub. Dan Andre juga tidak akan mencalon," ujar Najmuddin.
Satu hal yang pasti menurut Najmuddin, aksi Andre di Sumbar merupakan buat mengangkat nama Gerindra di Ranah Minang demi suara di Pemilu 2024 nanti.
"Jadi ini untuk kepentingan Andre dan Partai Gerindra 2024 nanti. Bukan soal Pilgub," kata Najmuddin menambahkan.
Klarifikasi Andre
Partai Gerindra akan meminta klarifikasi pada Andre Rosiade terkait kasus penggerebekan pekerja seks komersial (PSK) di Sumatra Barat. Andre akan dimintai keterangan oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra.
Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, Andre dimintai keterangan lantaran kasus ini telah ramai di berbagai media massa dan menarik perhatian publik.
Baca Juga
"Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mesti diklarifikasi yang bersangkutan supaya clear di Majelis Kehormatan Partai," ujar Dasco di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/2).
Dasco menyatakan, sejauh ini partai belum bisa menyimpulkan apakah ada kesalahan dalam tindakan Andre terkait penggerebekan PSK di sebuah hotel. Hal itu baru bisa dipastikan setelah Majelis Kehormatan memeriksa Andre esok hari.
Dasco yang juga Wakil Ketua DPR RI itu menilai, bisa saja Andre memang berniat melakukan pengawasan saat masa resesnya di Sumatera Barat. Ini mengingat, Andre memiliki Dapil di wilayah tersebut, sekaligus sebagai Ketua DPD Gerindra di Sumatra Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika