REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Muhammad Farhan menilai wacana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks simpatisan Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS) bukan prioritas. Sebab, menurutnya seluruh pimpinan DPR RI menolak rencana memulangkan para kombatan ISIS.
"Pimpinan DPR RI sudah jelas menolak memulangkan mereka,” ujarnya dalam keterangan resminya di Bandung, Senin (10/2). Menurutnya, pemulangan WNI tersebut merupakan keputusan politis dan harus didukung oleh semua elemen.
Ia mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berupaya melakukan upaya deradikalisasi kepada simpatisan ISIS. Namun upaya tersebut tidak mudah dilakukan dan memerlukan waktu yang sangat lama dan sulit.
Farhan menambahkan, pemerintah lebih baik memprioritaskan memulangkan WNI yang tidak terlibat ISIS namun berada dikawasan konflik tersebut. Menurutnya, berdasarkan data terdapat mahasiswa Indonesia berjumlah 150 orang dan pekerja migran sekitar 1.000 orang yang tersebar di Damaskus, Aleppo, Homs, Hama.
"Pemerintah perlu mencari cara tercepat evacuation route untuk 1.000 lebih WNI di Suriah. Sedangkan, para anggota ISIS asal Indonesia harus ditangani dengan komunitas global," katanya.
Sebelumnya, Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius mengungkapkan pemerintah Indonesia belum berencana memulangkan WNU eks pengikut ISIS di Suriah. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh terdapat kurang lebih 600 orang yang mengaku WNI dan ingin dipulangkan ke Indonesia.
"Ada kurang lebih 600an pengakuannya WNI, itu masih belum diverifikasi," ungkapnya. Menurutnya data tersebut pun dimiliki oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan Densus 88 Antiteror.
Ia mengatakan telah menyampaikan data tersebut kepada kementerian-kementerian tentang WNI yang berada di kamp pengungsi di Suriah. Sehingga, katanya diharapkan terdapat masukan-masukan penyelesaian hal tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
