REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi salah satu menteri yang kinerjanya mendapat respon positif dari masyarakat, dalam 100 hari pertama kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berdasarkan survei dari Indonesia Political Opinion (IPO), Erick menjadi menteri yang paling disukai publik.
Mengacu pada hasil survei yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO) 31,1 persen responden menilai Erick Thohir merupakan tokoh di Indonesia yang bisa dijadikan panutan. Mengikuti setleah Erick adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan disusul Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Berdasarkan survei tersebut, secara kelembagaan, kementerian BUMN menjadi instansi pemerintah paling dipercaya ketiga di bawah Kementerian Luar Negeri dan Kementerian PUPR.
"Saya suka cara dia kerja, memberlakukan perusahaan sebagai perusahaan, sekalipun itu perusahaan negara. Apa-apa yang menghambat kinerja perusahaan negara dibenahi," ujar akademisi muda Universitas Islam Nasional (UIN), Endi Aulia Garadian di Jakarta.
Endi menilai ada indikasi positif dari kinerja 100 hari di sektor BUMN. Dia menganggap apa yang dilakukan serta profesionalisme menteri BUMN juga bisa menjadi contoh. Endi juga menilai apa yang dilakukan Erick meninggalkan zona nyaman di dunia bisnis untuk terjun menangani pemerintahan patut diapresiasi. Menurutnya, hal itu sesuai dengan karakter milenial yang out of the box.
Hal serupa juga diungkapkan mahasiswa pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, Alphasius Omega Dixon. Dia mengapresiasi terobosan yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir pada 100 hari masa jabatan. Dia menilai pesan yang diberikan Kementerian BUMN berupa gebrakan yang positif.
"Oke sih gebrakannya. Tinggal tunggu outputnya benar nggak sesuai wacana," ujarnya.
Walau secara umum menuai apresiasi positif, namun para milenial juga meninggalkan catatan bagi Erick dan kementerian BUMN. Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Oktaviany menilai bahwa kinerja kementerian BUMN adalah bagaimana budaya birokrasi mulai terpangkas oleh budaya yang lebih business-oriented.
Namun, dia menilai bahwa sisi negatif yang masih perlu dibenahi Kementerian BUMN adalah level yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Menurutnya, lembaga tersebut perlu lebih terjun ke bawah dan memperkuat aturan serta SOP mereka.
"Soalnya saya sebagai pekerja milenial yang bermitra dengan BUMN lini bawah masih merasakan sejumlah hal negatif yang telah membudaya lama di lini bawahnya," katanya.
Sementara, survei IPO dilihat melalui faktor pilihan dari responden ada beberapa alasan. Di antaranya, kesesuaian sebesar 23 persen, profesionalitas sebesar 14 persen. Kemudian hasil kerja sebesar 16 persen, juga dianggap pintar sebesar 9 persen. Kewibawaan sebesar sembilan persen. ketegasan enam persen dan lain-lainnya sebesar 22 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
