REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar meminta para calon kepala daerah pada Pilkada 2020 tidak menjadikan SARA sebagai jualan kampanye mereka. Menurutnya hal itu bisa menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat.
"Calon jangan membuat fanatisme secara berlebihan, misalnya menggosok-gosok SARA, sehingga menimbulkan fanatisme berlebihan dalam kontestasi," kata Bahtiar di Jakarta, Jumat (7/2).
Fanatisme berlebihan akan menimbulkan gesekan dan perpecahan di tengah masyarakat. Jika hal tersebut berlanjut, bisa membahayakan NKRI. "Calon harus siap menang siap kalah, dia (harus) bisa mengendalikan pendukung (agar tetap bersatu), silakan buatlah pertandingan itu menarik, tetapi tidak menimbulkan fanatisme," ujarnya.
Sebelumnya, dia mengatakan bahwa kontestasi pilkada seharusnya menjadi ajang pertandingan antarfigurr yang memiliki berbagai prestasi dan latar belakang yang beragam bukan politik SARA atau identitas lainnya. "Upaya merebut simpati dan membangun citra diri sering kali menimbulkan fanatisme berlebihan, ini harus dikendalikan," ucapnya.
Mengingat bahayanya politik Identitas, termasuk soal SARA, menurut dia, pendidikan politik kepada masyarakat menjadi penting agar dampak negatif seperti pelaksanaan pemilu atau pilkada sebelumnya tidak lagi terulang. Selain sisi calon, Bahtiar juga mengingatkan dari sisi penyelenggara pilkad agar tetap menjaga integritas dan transparansi penyelenggaraan pesta demokrasi yang akan dihelat di 270 daerah itu.
"Kita percayakan penyelenggara bisa merekrut petugas ad hoc pemilu yang berintegritas. Namun, jangan berikan cek kosong juga kepada mereka dalam memilih petugas tingkat kecamatan, kelurahan, sampai TPS. Tetap awasi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
