REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kantor Staf Presiden menyampaikan wacana pembangunan rumah sakit khusus virus menular di sebuah pulau kosong baru sebatas curah pendapat atau brainstorming. Belum ada keputusan soal pembangunan kawasan khusus itu.
"Rumah sakit khusus itu sifatnya masih brainstorming. Sehingga terkait di mana lokasi RS, RS tersebut untuk apa, itu semua masih brainstorming," ujar Deputi V Kantor Staf Presiden bidang Politik, Hukum, Hankam, dan HAM Jaleswari Pramodhawardani di Jakarta, Jumat.
Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD memimpin rapat internal membahas pembangunan rumah sakit khusus penanganan virus menular di pulau kosong untuk menindaklanjuti permintaan Presiden Joko Widodo.
Terkait RS tersebut, Dani mengatakan, pemerintah pasti enggan bersikap atau bertindak gegabah dalam merespon wabah virus corona. "Kita tidak mau gegabah tanpa memperhatikan geopolitik, kesehatan dan macam-macamnya. Jadi pertemuan rapat tingkat menteri itu lebih kepada brainstorming, itu belum final," jelas dia.
Deputi II KSP bidang Pembangunan Manusia Abetnego Tarigan mengatakan apa yang dilakukan pemerintah terkait wacana pembangunan rumah sakit khusus virus menular adalah bentuk kesiapsiagaan bangsa Indonesia dalam konteks menyiapkan sebuah fasilitas kesehatan.
Dia menekankan rumah sakit khusus di pulau kosong tidak seperti mengisolasi seseorang di Pulau Buru. "Itu bukan seperti isolasi di Pulau Buru. Hak-hak mereka menjadi perhatian kita. Kalau di Hongkong itu mereka ditaruh di hotel, hak-hak mereka terpenuhi dan diobservasi disitu," kata Abet.
Namun demikian Abet menekankan hingga kini belum ditemukan kasus positif Corona di Tanah Air, sehingga pihaknya enggan menduga-duga terkait pembangunan rumah sakit khusus tersebut.
KSP dalam kesempatan itu menekankan kehadiran negara dalam mencegah serta menangani wabah Corona. Kementerian Kesehatan juga telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pelayanan kesehatan di daerah agar proaktif nerespon setiap keluhan yang dialami masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika