REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2020, Pemkab Purbalingga, Jawa Tengah, pun membentuk Desk Pilkades. Tugas desk pilkades ini antara lain melakukan pemantauan dan mengantisipasi permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan pilkades.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga, HR Imam Wahyudi, selaku Wakil Ketua Desk Pilkades, menerangkan anggota Desk Pilkades terdiri dari berbagai unsur pejabat di lingkungan Pemkab Purbalingga. Bertindak sebagai ketua adalah pejabat Sekda, para asisten sekda, serta kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai ketua pelaksana harian.
Selain melakukan pemantauan dan evaluasi, Imam menyebutkan, desk pilkades juga bertugas memberikan dukungan fasilitasi pelaksanaan pilkades. Baik mulai tahap persiapan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan.
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan desk ini, antara lain menyelenggarakan Rakor Pengamanan, serta melakukan monitoring setiap tahapan pelaksanaan pilkades. Baik dalam hal kesiapan logistik, kesiapan TPS, kesiapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pelaksanaan kampanye, dan pembersihan atribut.
Sesuai rencana, pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Purbalingga 2020 akan dilaksanakan 8 Maret 2020 mendatang. Kali ini, pilkades serentak diikuti sembilan desa yang tersebar di enam kecamatan.
Kesembilan desa tersebut, terdiri dari Desa Pelumutan, Karangkemiri dan Muntang Kecamatan Kemangkon, Desa Lumpang dan Maribaya Kecamatan Karanganyar, Desa Pangempon Kecamatan Kejobong, Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet, Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara, dan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari.
''Dari seluruh desa yang menyelenggarakan pilkades, kami sudah petakan potensi kerawanannya. Baik dari sisi potensi kampanye hitam, politik uang, pasca pengumuman hasil ujian dan sebagainya. Untuk itu, kami sudah siapkan antisipasinya,'' jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika