Ancaman Jokowi untuk Siaga Karhutla

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dessy Suciati Saputri, Mimi Kartika

Indonesia sudah mulai mempersiapkan diri menghadapi karhutla. Laporan adanya titik api sudah muncul di beberapa daerah seperti Kabupaten Siak dan Dumai.

Baca Juga

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya agar segera memadamkam titik api atau hotspot yang muncul di berbagai daerah. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan tentang upaya peningkatan pengendalian karhutla tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2).

“Dua minggu lalu sudah mulai ada api di Siak, Kabupaten Siak, Dumai untuk segera padamkan. Padamkan, jangan sampai tambah dua, tambah tiga, tambah lima. Setop waktu muncul satu,” ujar Jokowi.

Jokowi meminta jajarannya agar merespons cepat munculnya titik api sekecil apapun. Sehingga masih dapat dengan mudah ditangani. Sebab jika api sudah meluas dan membakar lahan gambut, maka akan lebih sulit lagi untuk dipadamkan.

“Dikocorin berapa ton airpun juga atasnya saja yang apinya padam, bawahnya masih panas. Asapnya masih keluar karena bawahnya masih api. Hal-hal seperti ini yang harus terus kita sadarkan kepada masyarakat kita,” tambah dia.

Presiden pun meminta sejumlah daerah untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap ancaman karhutla ini, seperti di Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatra Utara, dan juga Provinsi Sumatra Selatan. Begitu juga dengan wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Tengah.

“Kalimantan Timur di situ hati-hati betul. Dan provinsi-provinsi di Jawa maupun di Sulawesi, NTT NTB sampai Papua, Hati-hati. Semuanya hati-hati,” ucap Jokowi.

Jika karhutla semakin membesar dan tak tertangani dengan baik, maka akan menimbulkan kerugian hingga ratusan triliun rupiah. Hal ini pernah terjadi saat bencana karhutla di 2015 silam.

“Perubahan iklim sekarang ini, panasnya cuaca saat ini kita merasakan semuanya. Sehingga jangan sampai terjadi membesar pada saat cuaca sangat panas dan itu sulit dikendalikan,” tutup Jokowi.

Presiden menegaskan paya penanganan karhutla harus dilakukan dengan serius. Presiden menegaskan akan mencopot Panglima Kodam dan Kapolda jika tak mampu menangani kebakaran hutan dan lahan yang muncul di masing-masing daerahnya.

“Aturannya saya ulang, khusus TNI Polri yang wilayahnya ada kebakaran besar, hati-hati Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, hati-hati Kapolresnya. Tegas saya sampaikan, pasti saya telepon, ke Panglima ke Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar, saya tanya Dandimnya sudah dicopot belum,” ujar Jokowi.

Aturan ini mulai diberlakukan sejak 2016 lalu setelah bencana besar kebakaran hutan dan lahan pada 2015 silam terjadi. Ia mengatakan, aturan ini kembali disampaikannya mengingat adanya pergantian pimpinan baru di masing-masing daerah.

Jokowi pun menyampaikan apresiasinya atas kerja keras yang telah dilakukan oleh seluruh pihak dalam menangani karhutla di berbagai daerah yang muncul setiap tahunnya. Akibat karhutla yang terus menerus terjadi ini, jutaan hektare lahan pun terbakar.

Pada 2015 silam, karhutla yang terjadi menghabiskan 2,5 juta hektare lahan. Sedangkan pada 2017, luas lahan yang terbakar pun semakin menurun menjadi sekitar 150 ribu hektare. Namun sejak 2018 hingga 2019, luas lahan yang terbakar justru semakin meningkat.

“Tapi 2018 naik lagi menjadi 590 ribu hektare. Ini ada apa? Sudah bagus-bagus 150 ribu kok naik lagi. 2019 naik lagi jadi 1,5 ini apa lagi, apa kurang yang dicopot? Apa kurang persiapan?” keluhnya.

Pengendara kendaraan bermotor melintas di jalan Soekarno Hatta ketika kabut asap pekat dampak karhutla menyelimuti Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (17/9/2019).

Cegah Karhuta Besar

Jokowi mengatakan tak ingin Indonesia mengalami karhutla besar seperti yang dialami oleh negara lain. Di Rusia, kata dia, karhutla menghanguskan 10 juta hektare lahan, sedangkan di Brasil karhula menyebabkan 4,5 juta hektare lahan terbakar. Bahkan, karhutla di Australia membakar sekitar 11 juta hektare lahan.

“Ada 500 juta satwa yang mati karena kebakaran di sana. Berarti kehilangan plasma nutfah, baik flora dan fauna. Ini yang kita tidak mau, kekayaan yang tak bisa dihitung dengan nilai uang,” jelas Jokowi.

Karena itu, Presiden menekankan agar jajarannya segera memadamkan jika muncul titik api atau hotspot sekecil apapun. Sehingga karhutla pun tak semakin besar dan menjadi bencana yang sulit ditangani.

Bahkan menurutnya, negara sebesar Amerika dan Australia pun akan kesulitan jika menangani api yang sudah membesar.

“Negara besar pun kesulitan kalau sudah ada yang namanya api. Di Amerika, Australia, kalau sudah membesar gitu sudah ngga mungkin, sudah kewalahan,” ujarnya.

Untuk menangani bencana karhutla yang tiap tahun selalu berulang terjadi, Presiden menyebut perlunya upaya permanen dalam pencegahan dan penanganannya. Jokowi pun meminta agar Badan Restorasi Gambut (BRG) terus menjaga dan memaksimalkan pembasahan lahan gambut.

Selain itu, ia juga menilai perlunya penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut.

“Hati-hati yang namanya kubah gambut. Terus-terus dilanjutkan secara konsisten dan diminta kalau itu di dalam area konsesi juga terus kita yang jaga. Karena kalau engga, yang namanya tempatnya air, kemudian diganti dengan tanaman industri, itu berbahaya,” jelas Jokowi.

Presiden juga menginstruksikan agar ada solusi permanen untuk mengatasi karhutla yang dilakukan dengan sengaja untuk motif ekonomi. Sebab, berdasarkan laporan yang diterimanya, 99 persen karhutla terjadi karena ulah manusia. Ia menyebut, pembersihan lahan melalui pembakaran ini memang upaya yang paling murah untuk dilakukan.

Namun, hal itu harus benar-benar dihindari sehingga tak merugikan masyarakat. Lebih lanjut, Jokowi juga meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar tak lagi memberikan reward dan insentif. Begitu juga dengan Kapolri agar melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap para pelaku pembakaran.

“Saya juga titip kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan reward dan insentif. Sudah nggak usah. Kapolri, nggak usah mikir panjang yang namanya penegakan hukum, yang namanya punishment harus dilakukan dengan tegas. Baik itu administratif, baik itu perdata, baik itu pidana, lakukan tegas siapapun pemiliknya,” ujar dia.

Penindakan tegas diharap memberikan efek jera kepada para pelaku pembakaran hutan baik perusahaan maupun perorangan. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat, Presiden juga meminta agar frekuensi patroli di lapangan ditingkatkan di daerah yang rawan terjadi kebakaran.

“Baik pemerintah daerah, aparat teritorial seperti babinsa, babinkamtibma, itu betul-betul dikerahkan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipatif. Sehingga kita harap kondisi harian di lapangan selalu terpantau,” kata Jokowi.

Satgas Karhutla dari TNI, Polri bersama relawan pemadam kebakaran berupaya memadamkan kebakaran lahan yang menjalar ke tumpukkan ban bekas di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Selasa (22/10/2019).

Kerugian Karhutla

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai Rp 75 triliun sepanjang 2019. Prediksi kerugian tersebut diambil BNPB dari data Bank Dunia.

Prakiraan kerugian Bank Dunia ditaksir dari delapan provinsi yang terkena dampak karhutla dari Juni hingga Oktober 2019. Meskipun, analis di bank multinasional itu mengatakan kebakaran terus berlanjut hingga November.

"Kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap yang ditimbulkannya, menyebabkan dampak ekonomi negatif yang signifikan, diperkirakan mencapai 157 juta dolar AS kerusakan langsung terhadap aset dan 5,0 miliar dolar AS kerugian dari kegiatan ekonomi yang terpengaruh," tulis Bank Dunia dalam laporan tersebut di bulan Desember 2019.

Lebih dari 900 ribu orang melaporkan penyakit pernapasan, 12 bandara nasional menghentikan operasi, dan ratusan sekolah di Indonesia, Malaysia, dan Singapura harus ditutup sementara karena kebakaran. Asap yang melayang pada puncak musim kemarau pada September memicu pertengkaran diplomatik antara Kuala Lumpur dan Jakarta.

Lebih dari 942 ribuhektare hutan dan lahan terbakar tahun ini, terbesar sejak kebakaran hebat pada 2015 ketika 2,6 juta hektare lahan terbakar di Indonesia, menurut angka resmi. Para pejabat mengatakan lonjakan itu disebabkan oleh pola cuaca El Nino yang memperpanjang musim kemarau.

Bank Dunia juga memperkirakan penurunan 0,09 dan 0,05 poin persentase dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia masing-masing pada 2019 dan 2020, karena kebakaran. Prakiraan pertumbuhannya untuk Indonesia adalah 5 persen untuk 2019 dan 5,1 persen untuk 2020.

Pada 2019, puncak karhutla 2019 terjadi pada Juli hingga November dengan titik panas mencapai 195.332 titik. Seluas 942.485 hektare (ha) lahan mengalami kebakaran dengan rincian lahan mineral seluas 672.708 ha dan lahan gambut seluas 269.777 ha.

Total luas lahan karhutla tahun 2019 naik dibandingkan dengan 2018 yakni seluas 529.266 ha. Akan tetapi, angka tersebut masih berada di bawah luas karhutla pada tahun 2015 seluas 2,61 juta ha.

Puncaknya karhutla terjadi di bulan September. Masa tersebut menjadi momen dengan titik panas paling banyak.

Tahun lalu, BNPB menyiapkan Rp 3,4 triliun untuk penanganan karhutla. Dana tersebut digunakan untuk langkah pemadaman termasuk operasi darat siaga darurat.