REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menduga berubahnya sikap Fraksi Gerindra terkait wacana pembentukan panitia khusus kasus Jiwasraya lantaran telah menjadi bagian koalisi pemerintahan.
"Awalnya kan Pansus. Mungkin ada permintaan karena kita kan bagian dari koalisi gitu, ada permintaan kalau tidak salah seperti itu, sehingga akhirnya sikap kita berubah. Enggak tahu permintaan dari siapa," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).
Ia mengakui, awalnya Gerindra memang mengusulkan pembentukan Pansus saat kasus Jiwasraya menyeruak. Namun, Gerindra kemudian melunak dan menilai panja sudah cukup.
Fadli menduga, melunaknya Gerindra ini lantaran telah menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Secara personal, Fadli menilai penanganan kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya sudah layak untuk dibuatkan pansus.
Wakil Ketua Umum Gerindra itu menilai, pansus bisa lebih efisien dalam mengungkap kasus tersebut. Pandangan Fadli Zon ini berbeda dengan langkah yang dipilih oleh fraksinya yang telah ikut dalam formasi panitia kerja (panja) di tiga Komisi DPR RI.
"Secara fraksi kan Gerindra sudah ikut di dalam Panja. Walaupun saya secara pribadi berpendapat seharusnya kalau sudah lebih dari dua Panja itu, lebih efisien pakai Pansus, kenapa kok takut pakai Pansus?" kata Fadli.
Fadli menilai, pansus juga merupakan salah satu 'alat' yang dapat dimaksimalkan dalam pengungkapan kasus gagal bayar polis asuransi Jiwasraya yang nilai kerugiannya mencapai 13,7 triliun itu. Sehingga, langkah yang dilakukan DPR lebih komprehensif di dalam melakukan investigasi, tidak sektoral, dan tidak sendiri-sendiri
"Saya kira logikanya dan sewajarnya memang yang dibentuk itu adalah Pansus, ini pendapat saya pribadi. Meskipun secara fraksi, saya kira di Gerindra yang saya tahu lebih (memilih) kepada Panja itu," kata Fadli.
Fadli juga menyoroti upaya Fraksi Demokrat dan PKS yang mengusulkan pembentukan pansus Jiwasraya. Meski Pansus sulit terbentuk dengan hanya dua fraksi pengusung, Fadli menilai argumen Demokrat dan PKS soal Pansus masuk akal.
"Karena Pansus itu menurut saya akan lebih cepat, lebih efisien, lintas sektoral dan lintas komisi," ujar Kepala Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika