REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ahmad Sahroni menyebut jaminan keamanan dan kenyamanan para atlet yang akan berlaga di PON 2020 Papua menjadi prioritas utama. Ia meminta seluruh unsur pengamanan dapat bekerja sama menyukseskan pesta olah raga tersebut.
“PON 2020 ini bukan pesta olahraga sembarangan, karena perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional akan tertuju ke sana. Karenanya, aspek keamanan dan kenyamanan dalam acara ini harus benar-benar diperhatikan,” ujar Sahroni di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).
Sahroni meyakini, kesuksesan penyelenggaraan PON 2020 pada 20 Oktober sampai 3 November 2020 mendatang akan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi di Papua. Maka itu, seluruh otoritas terkait perlu bekerjasama dalam menyukseskan kegiatan ini.
“Dampak ekonominya akan besar, makanya kita perlu benar-benar menjaga kegiatan ini agar selalu kondusif dan aman, sehingga PON 2020 bisa mendatangkan manfaat bagi semua pihak,” ujar Sahroni.
Pada Selasa (4/1) Komisi I, II, dan III DPR RI telah menggelar pertemuan bersama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Dalam Negeri, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) terkait penyelenggaraan PON di Papua tersebut.
PON 2020 yang akan digelar tak lama setelah Pilkada serentak ini akan melibatkan total 12.523 orang, yang terdiri dari Atlet sebanyak 6.442 orang, Official banyak 3.221 orang, dan SDM pertandingan sebanyak 2.860 orang. Terkait hal ini, Kemendagri juga sudah mengusulkan agar kegiatan ini turut ditunjang dengan bantuan dari TNI dan Polri.
BIN telah melakukan deteksi dan pemetaan potensi kerawanan untuk memastikan keamanan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. "Ada empat wilayah yang melaksanakan pertandingan, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke," kata Kepala BIN Budi Gunawan di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).
Budi mengakui dari deteksi dan pemetaan ada beberapa potensi kerawanan. Namun, sudah dilakukan operasi gabungan oleh BIN, TNI dan Polri untuk mencegah dan memotong potensi-potensi itu sehingga tidak menjadi gangguan nyata. "Sampai dengan saat ini dan prediksi ke depan keamanan masih bisa kita jaga," ungkap pensiunan jenderal bintang empat itu.