REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan penanganan masalah anak kerdil (stunting) akan dilakukan secara per wilayah atau regional. Ma'ruf berharap pembagian secara regional itu memudahkan koordinasi penanganan stunting yang saat ini masih tinggi di 160 kabupaten.
Nantinya, masing-masing regional bertanggung jawab atas penanganan stunting di wilayah tersebut. "Jadi kita bagi per regional dan nanti kita tugaskan siapa leading sectornya, apa yang harus ditangani dan caranya gimana, dan targetnya dibuat," ujar Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (5/2).
Menurut Ma'ruf, dari 160 kabupaten yang dikategorikan merah atau tertinggi angka stuntingnya, masih berada di atas nasional. Ma'ruf berharap koordinasi dan kerja terarah dari masing-masing regional untuk menekan angka stunting di wilayahnya masing-masing.
"Karena masih ada yang masih tinggi memang. Ada yang 40 persen. Ada yang 39 persen ada yang 35 persen. Daerah itu masih seperti itu, diatas nasional. Nasional kan 27," ujar Ma'ruf.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Rabu (5/2) hari ini terkait penanganan masalah stunting di 160 kabupaten yang masuk kategori merah. Tito menilai perlunya upaya lebih masif dan terpadu yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk fokus memberantas angka stunting di 160 kabupaten tersebut.
"160 kabupaten ini harus diserang, istilahnya kita lakukan kegiatan terpadu atau konvergensi mungkin dibagi 160 katakanlah 16 regional, kemudian tiap regional ini ditangani oleh satu tim berarti ada 10 tim terpadu," ujar Tito di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (5/2).
Menurut Tito, adanya tim per regional memungkinkan banyak kementerian dan lembaga serta Pemerintah daerah terlibat dalam penanganan stunting di masing-masing regional. Setiap regional tersebut kata Tito, diharuskan membuat perencanaan dan target penurunan angka stunting.
Kemudian, lanjut Tito, kerja tim tersebut dianalisa dan dievaluasi setiap bulan untuk memastikan pencapaian penanganan stunting. Dengan begitu, Tito pun optimistis upaya tersebut akan menekan angka prevalensi stunting di daerah kategori merah dan juga angka nasional.
"Sehingga kelihatan siapa yang kerja dan yang tidak, berapa persen turunnya, sudah efektif atau tidak, itu yang saya sarankan sehingga beliau (wapres) mungkin akan mengumpulkan kementerian dan lembaga terkait dengan Pemda terkait dengan permasalahan daerah merah itu," ujar Tito.
Tito menerangkan, sebenarnya 160 kabupaten yang masuk kategori tertinggi masalah stunting sudah memiliki program dan anggaran untuk penanganan stunting di wilayah masing-masing. Namun, belum maksimal tanpa adanya bantuan dari Pemerintah pusat, khususnya kementerian yang sudah memiliki anggaran untuk penanganan stunting.
Karena itu, ia menilai butuh upaya terpadu dari Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah daerah agar lebih maksimal. Hal ini kata Tito, sesuai keinginan Presiden Joko Widodo untuk menurunkan angka stunting nasional menjadi 14 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika