REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, mengecek kelayakan pangkalan militer yang dijadikan tempat observasi 238 warga negara Indonesia (WNI) di Natuna. Prabowo sempat merasa kecewa tidak dapat bertemu langsung dengan mereka yang sedang dalam proses observasi.
"Menhan mengecek semua kelayakan pangkalan militer yang digunakan sebagai tempat observasi bagi 238 WNI tersebut," jelas Staf Khusus bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, melalui pesan singkat, Rabu (5/2).
Dahnil menjelaskan, pada kunjungan yang dilakukan bersama dengan Menteri Kesehatan itu, Prabowo juga mengunjungi langsung 238 WNI itu. Tapi, Prabowo tak dapat menemui mereka secara langsung karena terdapat aturan yang ketat, yakni selama masa observasi, mereka tidak diizinkan kontak langsung dengan orang dari luar.
"Beliau menyesalkan dan mohon maaf kepada 238 WNI di sana. Karena aturan yang ketat, selama masa observasi tidak diizinkan kontak langsung, beliau hanya bisa menyapa dari dalam bus," katanya.
Namun, kata Dahnil, Prabowo memahami langkah preventif yang dilakukan sesuai prosedur tersebut. Menurut dia, hal tersebut menunjukkan, Indonesia siap melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran virus korona.
"Hal ini menunjukkan bahwa negara siap melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran virus korona," ucapnya.
Selain Prabowo, rencananya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan, Mahfud MD, akan mengikuti kegiatan istigasah yang digelar di Natuna. Kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk permohonan pemberian kebaikan kepada Tuhan.
"Saya tanggal enam bersama beberapa pejabat terkait akan ke Natuna untuk menghadiri Istighosah. Doa bersama cara orang Indonesia untuk memohon kepada Tuhan bagi kebaikan bersama," jelas Mahfud di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).
Di samping itu, pemerintah menjamin penyelesaian pemulangan warga negara Indonesia (WNI) dari China terkait virus korona dilakukan dengan akurat dan tidak membahayakan masyarakat Natuna. Para WNI itu sebenarnya dalam keadaan sehat, tapi pemerintah perlu melakukan standar internasional.
"Pemerintah menjamin bahwa penyelesaian pemulangan WNI di sana itu dilakukan dengan akurat tidak membahayakan masyarakat Natuna," ujar Mahfud.
Pemerintah, Mahfud, akan menangani WNI yang di karantina di Natuna secermat mungkin dan terus melakukan komunikasi dengan masyarakat lokal. Bukan hanya itu, Mahfud mengatakan, Menkes menjami untuk bertindak terdepan untuk menghadapi segala risiko yang ada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika