REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman menyampaikan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten Natuna terkait proses observasi dan karantina WNI dari Cina telah selesai. Ia menyebut, pemkab Natuna telah bertemu dengan sejumlah kementerian untuk menjelaskan masalah ini.
"Kemarin sudah ada pertemuan antara para pihak di bawah Menko Polhukam sebagai koordinator sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2019 yang melibatkan sejumlah kementerian, sudah bertemu dengan pihak Pemda Natuna, Alhamdulillah semua sudah bisa diperjelas," jelas Fadjroel di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (5/2).
Fadjroel mengaku terdapat kesalahpahaman komunikasi saat kondisi darurat kemarin. Sehingga meskipun informasi tersebut telah disampaikan oleh Presiden Jokowi dan jajarannya kepada publik, masyarakat setempat belum mendapatkan informasi itu.
"Memang dalam kondisi kedaruratan, pemerintah mengakui proses komunikasi yang terjadi walaupun sudah disampaikan secara langsung oleh Presiden Jokowi, Menkes," ucapnya.
Istana pun mengapresiasi keluhan dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat dan pemda setempat.
"Tapi Alhamdulillah sampai hari ini sudah berjalan baik," kata Fadjroel.
Lebih lanjut, pemerintah juga terus berkomunikasi dengan pemerintah Cina sebab masih ada WNI yang berada di Provinsi Hubei. Sebanyak empat WNI sebelumnya menolak kembali ke Tanah Air dalam penerbangan evakuasi dengan alasan tertentu.
"Dan 3 orang setelah melalui proses screening di Bandara Wuhan, tak bisa kembali ke Indonesia. Mereka bertujuh akan terus di pantau dan berhubungan dengan KBRI," kata dia.
Sementara, sebanyak 238 WNI yang telah kembali ke Indonesia dan tengah menjalani masa observasi di Natuna dilaporkan dalam kondisi sehat. Begitu juga dengan 42 tim penjemput.
Ikuti Whatsapp Channel Republika