REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah saat ini tengah mengupayakan pembangunan moda raya terpadu (MRT) hingga Tangerang Selatan (Tangsel). Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan untuk membangun MRT hingga Tangsel butuh dana yang tidak sedikit.
Dia menjelaskan dalam pembangunan MRT perkilometernya membutuhkan dana sekitar Rp 1 triliun. “Panjangnya kira-kira kalau untuk Tangerang ada 20 kilometer jadi butuh Rp 20 triliun,” kata Budi saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (4/2).
Budi memastikan pembangunan MRT hingga Tangerang Selatan sudah masuk ke dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Untuk itu saat ini, Budi menegaskan pemerintah tengan memikirkan mengenai pendanaannya.
Dia menuturkan untuk membangun MRT hingga Tangsel diperkirakan akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). “Makanya kita lagi //set up// rencana itu lebih kongkret agar investor bisa tertarik,” ujar Budi.
Budi menilai untuk memperoleh dana sekitar Rp 20 triliun, pemerintah tidak bisa melakukannya sendirian. Dia mengatakan pendanaan tersebut membutuhkan susidi silang atau menggunakan skema KPBU tersebut.
Dibangunnya MRT hingga Tangsel menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penggunaan transportasi umum. Budi menargetkan nantinya penggunaan transportasi massal bisa mencapai 60 persen di Jabodetabek.
Sayangnya angka tersebut belum bisa tercapai meski layanan bus rapid transit (BRT) seperti transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta sidah dioperasikan. “Kalau dari catatan kami 32 persen (yang menggunakan transportasi umum). Idealnya 60 sampai 70 persen,” ujar Budi.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana B Pramesti mengatakan untuk mencapai target tersebut pemerintah akan mengarahkan masyarakat untuk tidak menggunakan atau membatasi kendaraan pribadi.
“Kemudian juga ada mendorong masyarakat menggunakan kendaraan umum dengan kita menyediakan fasilitas untuk transportasi umum dan juga integrasinya. Itu yang kita sedang bahas,” kata Polana.
Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan pemerintah tengah mengupayakan pembangunan MRT hingga Tangsel. “Kalau sudah masuk ke dalam proyek strategis nasional. kan nanti ada percepatan (pembangunan),” kata Airin.
Dia yakin jika suatu proyek pembangunan sudah masuk ke daftar PSN maka akan ada dukungan dari Badan Pembangunan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) (Persero). Airin tak menargetkan upaya tersebut namun sangat berharap MRT hingga Tangsel bisa menjadi PSN.
Airin menambahkan ada kemungkinan pembangunan MRT hingga Tangsel dilakukan dengan skema KPBU. Dia memastikan saat ini pra studi kelayakan proyek tersebut sudah dilakukan oleh PT MRT.
“Hasil pra studi kelayakan sudah diserahterimakan melalui BPTJ kemudian harapannya ada tindak lanjutnya. Nanti ada beberapa tahapan sebelum KPBU,” ujar Airin.
Dia menegaskan dari pra studi kelayakan yang dilakukan sudah memperlihatkan MRT tersebut akan dibangun mulai dari Lebak Bulus, ke Ciputat, Pamulang, lalu Puspitek, dan Rawa Buntu. Airin mengatakan rute tersebut bisa saja berubah karena nantinya akan dilakukan studi kelayakan untuk melihat kebutuhan terbaik.
Tidak Dibatalkan
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membantah membatalkan pembangunan lintas rel terpadu (LRT) Jakarta rute Pulogadung-Kebayoran Lama. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Danto Restyawan mengatakan Kemenhub hanya meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat memprioritaskan proyek yang lebih efektif.
“Kita meminta Pemprov DKI untuk mensinkronkan trase LRT Jakarta dengan pembangunan moda raya terpadu (MRT) Utara-Selatan fase dua (Bundaran HI-Ancol) dan perencanaan MRT Barat-Timur (Balaraja-Cikarang) yang sudah matang terlebih dulu,” kata Danto.
Dia menjelaskan setiap proses pembangunan dan pengembangan transportasi Jabodetabek berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Dia mengatakan hal tersebut merupakan salah satu upaya menata sistem transportasi yang terpadu di wilayah Jabodetabek.
Danto mengatakan RITJ tersebur mengakomodasi sejumlah program dan strategi pembangunan transportasi secara terpadu. “Ini antara lain integrasi perencanaan jaringan, integrasi prasarana dan pelayanan baik intramoda maupun antarmoda serta integrasi antar moda transportasinya,” ujar Danto.
Dia menambahkan, salah satu tahapan yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam proses pembangunan perkeretaapian yakni pengajuan trase. Pengajuan tersebut menurutnya diusulkan pemerintah daerah untuk mendapatkan persetujuan Menteri Perhubungan.
Untuk itu, Danto menegaskan dengan RITJ tersebut akan ada sinkronisasi dan harmonisasi. Dengan begitu menurutnya nantinya trase yang ada dapat tertata dengan baik serta bisa mengkomodir integrasi antarmodanya.
“Silakan pemerintah daerah mengajukan trase untuk pembangunan LRT Koridor Timur-Barat (Pulogadung-Kebayoran Lama) namun tetap mengacu pada RITJ yang telah ada,” ujar Danto.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta merencanakan pembangunan LRT Jakarta koridor Pulogadung-Kebayoran Lama. Meskipun belum terdapat permohonan resmi penetapan trase tersebut kepada Kementerian Perhubungan, rencana tersebut akan bersinggungan dengan trase MRT Utara-Selatan fase dua dan perencanaan MRT Barat-Timur yang sudah ditetapkan terlebih dulu.
“Karena trase MRT ini ada lebih dahulu dan ini telah dibahas dengan Pemprov DKI, maka trase LRT Koridor Pulo Gadung-Kebayoran Lama yang harus menyesuaikan,” jelas Danto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
