REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Zainudin Amali optimistis penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu ia membenarkan pemerintah pusat, bersama pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, sama-sama melakukan percepatan terhadap hal-hal yang masih dirasa kurang.
"Itu yang jadi kesepakatan. Kami berterima kasih karena DPR memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan PON dan peparnas ini," kata Zainudin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).
Sementara itu, terkait persiapan cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan, Zainudin mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP). Melalui PP tersebut, 10 cabor yang tadinya tidak ditandingkan, akan dipertandingkan pada PON 2020 mendatang. "Karena masing-masing daerah sudah melakukan pelatda bahkan yang sudah ada melakukan kualifikasi di pra-PON. Semua dibiayai APBD. Kami concern dan bagaimana para atlet bisa bertanding," jelasnya.
Zainudin juga mengungkapkan untuk semua venue yang pembangunannya menggunakan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) ditargetkan selesai Maret 2020. Sementara itu, untuk venue yang menggunakan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) target selesai Juli 2020. "Saya kira-kira tanggal 10 Februari akan ke Papua, saya akan secara reguler ke Papua untuk monitoring," ungkapnya.
Sebelumnya, DPR bersama pemerintah menggelar rapat gabungan terkait persiapan penyelenggaraan PON XX di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (4/1). Ketua DPR Puan Maharani mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua untuk mempercepat penyelesaian pembangunan venue yang akan dipakai untuk perhelatan PON.
"DPR RI mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua serta kabupaten/kota penyelenggara PON XX untuk bekerja keras mensukseskan PON XX dan Peparnas ke-16 khususnya dalam hal keamanan, percepatan penyelesaian pembangunan venue, dan ketersediaan akomodasi," kata Puan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika