REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan membuat rincian aturan sebagai turunan dari kebijakan evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari China sebagai upaya antisipasi penyebaran virus Corona. Rincian ini merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah menteri di Pangkalan TNI Angkatan Udara (AU) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Ahad (2/2).
Rincian kebijakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) mengenai dampak virus Corona terhadap impor barang dan pariwisata dari China yang diadakan di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (3/2).
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan, salah satu kebijakan yang akan dirancang adalah pembentukan hotline atau saluran telepon untuk informasi penyebaran virus Corona. Hotline akan dibuat untuk setiap isu. "Misalnya, untuk isu maskapai, hotline-nya ke siapa dan sebagainya, sehingga masyarakat yang memerlukan informasi akan jelas harus menelepon siapa dengan nomor berapa," tuturnya ketika ditemui usai rakor.
Saat ini, Retno menuturkan, hotline baru dibentuk oleh Kementerian Kesehatan di Natuna, Batam. Daerah tersebut diketahui menjadi area karantina bagi 243 WNI yang kembali ke Tanah Air dari Provinsi Hubei, China.
Di sisi lain, pemerintah juga membahas mengenai upaya antisipasi potensi dampak dari situasi penyebaran Corona saat ini. Retno mengatakan, kebijakan ini tidak hanya berbicara mengenai Indonesia, juga diselaraskan dengan kebijakan negara lain.
Salah satu kebijakan yang disebutkan Retno adalah terkait pariwisata. Hanya saja, ia belum menjelaskan kebijakan yang akan diatur secara mendetail. "Kita harus hitung dampaknya dari situasi psikologis dari negara lain yang karena adanya situasi ini, pergerakan manusia menjadi terbatas," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto memprediksi, larangan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) China ke Indonesia untuk antisipasi penyebaran virus Corona akan memberikan dampak terhadap jumlah kunjungan wisman keseluruhan ke Indonesia. Sebab, turis asal China berkontribusi besar terhadap total kunjungan wisman.
Berdasarkan catatan BPS, sepanjang 2019, kontribusi pelancong asal China mencapai 12,86 persen dari total kunjungan wisman ke Indonesia dari 16,1 juta kunjungan wisman. Artinya, sekitar 2 juta orang China berwisata ke Indonesia pada tahun lalu. "Kalau kita lihat ada larangan untuk berkunjung ke sini, pasti ada pengaruh," ujar Suhariyanto dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (3/2).
Suhariyanto mengatakan, angka 12,86 persen bukanlah angka yang kecil. Jumlah wisman China tersebut menjadi kontributor terbesar kedua terhadap kunjungan wisman ke Indonesia secara total. Sumbangan terbesar pertama diberikan oleh wisman Malaysia. Sepanjang tahun lalu, sebanyak 2,9 juta orang Malaysia berkunjung ke Indonesia, atau sekitar 18,0 persen dari total kunjungan wisman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
