REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informasi, Johnny G Plate, menyatakan, informasi penempatan warga negara Indonesia (WNI) yang kembali dari China di Natuna tidak terlambat. Menurut dia, yang terjadi ialah kabar bohong menyebar lebih cepat dari informasi tersebut.
"Tidak terlambat, yang terlebih dulu bergerak itu adalah hoaks-nya. Bukan informasi yang terlambat, informasi itu cepat tindakannya. Yang lebih cepat lagi itu adalah hoaks-nya yang berjalan," jelas Johnny di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (3/2).
Johnny mengatakan, penolakan warga Natuna atas keputusan itu terjadi lantaran kehati-hatian mereka yang belum mendapatkan informasi secara lengkap.
Ia memaklumi kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat lokal. Tapi, ia menjelaskan, keputusan itu sudah diperhitungkan oleh pemerintah.
"Dari sisi pemerintahnya, pilihan tempat yang paling tepat dan paling baik itu adalah di Natuna dibandingkan tempat tempat yang lain. Itu sudah dihitung semua," katanya.
Sebelumnya, warga Natuna melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang pangkalan TNI Angkatan Udara Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (1/2).
Dalam aksinya tersebut mereka menolak kedatangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China yang akan di observasi selama kurang lebih dua minggu di Natuna untuk memastikan mereka sehat dan bebas dari virus corona.
Rencana pemerintah menjadikan wilayah Pulau Natuna sebagai tempat transit dan karantina warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, mendapat penolakan dari warga Natuna.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
