REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berita simpang siur dan hoaks terkait virus corona yang menyebar masyarakat menjadi masalah tersendiri. Komisi IX DPR mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan untuk lebih aktif mengantisipasi hal tersebut.
Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh mengatakan, hoaks terkait virus corona telah menimbulkan kegaduhan di Indonesia. Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah adanya misinformasi di masyarakat.
"Masalah seperti ini harusnya sudah mulai diambil langkah sosialisasi. Jangan sampai masyarakat gaduh karena tidak tahu dan karena ada mungkin juga berita yang dibaca sepotong-sepotong," ujar Nihayatul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/2).
Ia meminta pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan untuk aktif melakukan sosialisasi. Terlebih lagi tenaga medis yang berada di tingkat daerah.
"Sosialisasi ke masyarakat bagaimana pencegahan virus, bagaimana penyebarannya, dan kalau ada sudah gejala bagaimana," ujar perempuan yang akrab disapa Ninik itu.
Selain itu, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk lebih optimal. Pasalnya, pelabuhan menjadi salah satu tempat keluar masuknya warga negara asing. "Detektor itu juga harus dimanfaatkan, dimaksimalkan, dan juga masyarakat yang mau ke luar juga diberi informasi yang cukup," ujar Ninik.
Anggota Komisi IX Fraksi Partai Gerindra Sutan Adil Hendra juga mendesak hal yang sama. Sebab di daerah pemilihannya di Jambi, ia menceritakan sempat terjadi kehebohan saat adanya WNI yang baru pulang dari China.
Saat itu, WNI tersebut sakit dan dirujuk ke rumah sakit setelah pulang dari China. Karena kurangnya informasi dari masyarakat terhadap virus corona, masyarakat di sana sempat ketakutan dan panik. Padahal orang tersebut hanya mengidap flu.
"Penyakit yang paling berat adalah informasi. Luar biasanya digoreng-goreng masalah virus corona sehingga semua ketakutan," ujar Sutan.
Maka dari itu, ia mendesak Kemenkes membentuk tim khusus untuk mensosialisasikan hal-hal terkait corona. Tim tersebut harus berisi orang-orang yang benar-benar paham segala informasi virus tersebut.
Selain itu, koordinasi Kemenkes dengan lembaga atau instansi terkait lainnya perlu lebih dioptimalkan. Agar segala minformasi dan penyebaran virus corona dapat segera diatasi.
"Koordinasi ini tolong menjadi sesuatu catatan yang perlu segera dilakukan, perlu adanya pengawasan dan langkah-langkah strategis," ujar Sutan.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani, juga meminta pemerintah lebih sigap mengantisipasi berbagai persoalan yang ditimbulkan dari proses observasi warga negara Indonesia di Natuna, Kepulauan Riau. Pasalnya, ia melihat ada ketidak terimaan dari warga di sana yang takut terkena virus corona.
Ia sendiri mengerti alasan adanya sejumlah warga yang tak menerima proses observasi WNI dari Wuhan dilakukan di Natuna. Namun, di situasi seperti inilah dalam situasi semua pihak harus menunjukkan sikap solidaritas.
Menurutnya, sikap penolakan tersebut ditimbulkan dari adanya misinformasi terkait virus corona. Maka dari itu ia mendesak pemerintah lebih aktif dalam mensosialisasikan wabah tersebut.
"Saya berharap Polri, TNI, Pemda, dan Kemenkes segera dapat menyelesaikan persoalan ini dengan baik," ujar Netty.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dalam rapat kerja dengan Komisi IX mengaku bahwa hoaks terkait virus corona adalah salah satu tantangan yang paling berat. Pasalnya, informasi hoaks begitu cepat tersebar di masyarakat.
"Memang yang paling berat yang menjadi tantangan saya adalah menghadapi hoaks dan viral berita yang tidak pada porsinya," ujar Terawan.
Meski begitu, ia menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kementerian Kesehatan juga disebutnya telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menangkal berita hoaks yang beredar. Serta, memberikan informasi yang benar terkait virus tersebut.
"Kita akan terus melakukan sosialisasi lagi. Mungkin bentuknya bukan dengan kata-kata lagi, tapi dengan foto dengan video," ujar Terawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika