Karantina WNI Akibat Corona dan Resah Warga Natuna

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Mimi Kartika, Rizkyan Adiyudha

Tiga pesawat pembawa Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China, tiba di Lanud TNI Raden Sadjad Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Ahad (2/2). Seluruh WNI diangkut dalam tiga pesawat milik TNI yakni Hercules A-1315 dan dua pesawat Boeing AL-7304 dan A 7306.

Baca Juga

Sebelumnya, para WNI tersebut diangkut dengan pesawat komersil dari China dan mendarat di Bandara Hang Nadim Batam, Ahad pagi. Usai pemeriksaan kesehatan dan menjalani prosedur kekarantinaan, mereka langsung diberangkatkan lagi ke Natuna.

Pengamanan super ketat diterapkan di areal Bandara Raden Sadjad. Tidak ada yang boleh melintas atau pun memasuki areal bandara.

Di kantor DPRD Kabupaten Natuna, ratusan warga Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), memadati halaman kantor wakil rakyat itu. Mereka mempertanyakan kabar pemulangan WNI dari Wuhan, China.

"Sejak Jumat malam sampai hari ini massa terus berdatangan ke kantor DPRD Natuna," kata Ketua KNPI Natuna, Haryadi, di Natuna, Sabtu (1/2).

Di kantor DPRD, tambah dia, warga menolak rencana pemerintah pusat mengkarantina WNI itu di Natuna selama sekitar 14 hari. Warga sangat khawatir kalau WNI tersebut tertular virus corona asal Wuhan, China, meskipun pemerintah telah mengkalim mereka pulang ke Tanah Air dalam kondisi sehat.

"DPRD pun sudah sepakat menolak karantina WNI dari China di Natuna," sebut Haryadi.

Lebih lanjut, Haryadi menyampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) dan Kepala BPNB segera hadir di kantor DPRD Natuna untuk menyampaikan informasi menyangkut pemulangan WNI tersebut. "Kami masih menunggu kedatangan Menkes dan Kepala BPNB di sini, sekaligus berdiskusi perihal evakuasi WNI dari China ke Natuna," tambahnya.

Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti meminta pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten (pemkab) terkait langkah observasi dan karantina bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, China. Ia mengklaim, pemerintah pusat tak berkoordinasi mengenai rencana tersebut sejak awal sampai kedatangan 238 WNI di Natuna.

"Nanti insya allah saya akan berusaha agar komunikasi melalui stakeholder yang ada," ujar Ngesti saat dihubungi Republika dari Jakarta, Ahad (2/2).

Ngesti mengklaim, pemerintah pusat tak melakukan koordinasi dengan Pemkab Natuna mengenai kebijakan observasi dan karantina 238 WNI di Rumah Sakit (RS) pangkalan militer Natuna, Kepulauan Riau. Lokasi RS pangkalan militer tersebut berada sejauh lima sampai enam kilometer dari permukiman warga.

Sehingga pemerintah pusat pun tak memberikan langkah antisipasi bagi masyarakat Natuna menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ia mengatakan, warga meminta pemerintah pusat menjamin kesehatan bagi masyarakat yang ada di Natuna.

"Jaminan kesehatan kepada masyarakat itu yang paling penting, kemudian klarifikasi tentang kordinasi yang tidak dilakukan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah itu yang paling penting," kata Ngesti.

Ia menambahkan, Pemkab Natuna pun berupaya mencegah penyebaran virus Corona dengan membagikan masker ke rumah-rumah warga. Selain itu, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk menjaga diri dan kesehatan, dan imbauan mengurangi aktivitas di luar.

"Terutama dalam masker ke rumah-rumah kemudian sosialisasi, penyuluhan bahwa antisipasinya seperti apa bagi masyarakat, kemudian menjaga diri, menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar," imbuh Ngesti.

Pemkab Natuna juga meliburkan sekolah-sekolah setelah daerahnya. Kebijakan itu sebagai respons atas kekhawatiran warga.

"Ini kan urgent jadi memang untuk melindungi mereka untuk tidak beraktivitas di luar. Jadi ada semacam bolehlah meliburkan diri juga siswa-siswanya, daripada nanti bermasalah dengan mental masyarakat," ujar Ngesti.

Libur sekolah diberlakukan selama adanya observasi tersebut di Natuna yang diinformasikan berlangsung selama 14 hari. Libur sekolah mulai dari 3 Februari hingga 17 Februari 2020.

"Mungkin selama observasi lah," kata Ngesti.

[video] Semua WNI yang Dievakuasi dari China Harus Dikarantina

Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara meminta warga Natuna tak perlu mengkhawatirkan karantina terhadap WNI di daerah tersebut. Menurutnya, pemerintah telah menghitung segala risiko yang mungkin dapat ditimbulkan dari keputusan itu.

"Warga di Natuna enggak usah khawatir. Masak pemerintah pusat mau mengorbankan warganya sendiri?" kata Juliari Batubara di Bandung, Ahad (2/2).

Dia mengungkapkan, pemerintah telah mengkalkulasi dengan memilih lokasi yang jauh dari keberadaan penduduk. Langkah terebut diambil sebagai kebijakan untuk menyelamatkan seluruh warga Indonesia dari potensi penyebaran virus Corona.

"Artinya dipilih Natuna kan lokasi Natuna itu jauh. Suka enggak suka itu pertimbangannya. Agak jauh dan disekitarnya lautan, mungkin secara safety lebih safety di sana," kata dia lagi.

Meski demikian, dia tetap meminta semua warga untuk tetap waspada mengingat virus Corona telah menjadi wabah global. Dia mengatakan, masyarakat tidak bisa menutup mata bahwa virus kemungkinan akan datang ke Indonesia.

"Sebab itu langkah preventif harus dilakukan. Baik pemerintah pusat, daerah hingga swasta juga," katanya.

Anggota DPR RI Komisi IX Ribka Tjiptaning meminta Menteri Kesehatan (Menkes) untuk rutin mengunjungi kamp karantina WNI di Natuna. Menurutnya, hal itu dilakukan guna menurunkan kekhawatiran warga setempat akan potensi penularan virus Corona di daerah tersebut.

"Kalau saya jadi Menkes untuk membuktikan dengan warga di sana, saya akan tidur di sana bersama rakyat Natuna," kata Ribka Tjiptaning di Bandung, Ahad (2/2).

Dia mengatakan, kehadiran Menteri Terawan Agus Putranto di lokasi karantina akan membuktikan kesalahan akan kekhawatiran warga. Dia melanjutkan, masyarakat sekitar akan berbalik berpikir bahwa virus tersebut memang tidak perlu mendapatkan kekhawatiran yang berlebihan.

Dia meminta masyarakat sekitar untuk tidak mengeluarkan kekhawatiran berlebih akan potensi penyebaran virus Corona dari para WNI itu. Legislator PDIP itu mengatakan, kesehatan WNI yang dikeluarkan dari Wuhan sudah disterilisasi dan dimonitor di China sebelum dibawa ke Tanah Air.

"Saya kira warga Natuna tidak usah terlalu ketakutan ya. Pemerintah sudah bisa menanganinya hanya memang kampanye (dampak) Corona itu terlalu berlebihan jadi terlihat menakutkan sekali," katanya.

Namun, ia kembali meminta pemerintah untuk menyosialisasikan kepada masyarakat soal kemampuan mereka menangani virus Corona. Dia menekankan, hal itu dilakukan agar warga tidak merasa ketakutan.

"Penolakan ada karena sosialisasi dan meyakinkannya itu kurang mantap, mungkin kalau pemerintah mengatakan 'saya tidur bersama rakyat di sini, saya membuktikan bahwa tidak akan ada satupun yang kena corona," katanya.